Muhammadiyah Cemaskan Korupsi Pindah ke Desa

YOGYAKARTA (kabarkota.com) – Ormas Muhammadiyah cemas pasca disahkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jika tidak ada reformasi birokrasi, dana desa yang akan dikucurkan pasca pengesahan UU tersebut berpotensi “memindah” korupsi dari ibukota ke desa-desa.
Karena itulah Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haidar Nasir, mengingatkan pentingnya aparat desa untuk disekolahkan kembali agar mendapatkan pencerahan. Meski dengan model sekolah masyarakat.
 
"Melalui sekolah ini desa bisa melaksanakan reformasi birokrasi ini tanpa korupsi. Desa dapat memanfaatkan uang itu untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat”, jelas dia.
Baca Juga:  Rektor UGM Harapkan Inovasi Robot Mahasiswa Jawab Tantangan Era Digital
 
Senada dengan PP Muhammadiyah, Direktur Program Jenderal Soedirman Center, Agus Subagyo juga berharap, agara dana desa yang bersumber dari APBN tersebut, tidak menjadi masalah di kemudian hari.
 
“Desa jangan sampai justru terpuruk dengan adanya Undang-Undang Desa”, ucap Agus.
 
Agus menambahkan, sebenarnya kucuran dana desa ini masih menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah, serta Peraturan Daerah (Perda) di tingkat kabupaten. Dengan begitu, masih ada cukup waktu untuk mempersiapkan para aparat desa, sebelum nantinya mengelola dana sekitar Rp 1 Milyar per tahun dari pemerintah pusat.
Baca Juga:  Impor Sampah, Polusi Bertambah
 
Salah satu calon pengajar Sekolah Aparatur Desa, Bactiar Dwi Kurniawan menjelaskan, nantinya, para peserta sekolah ini akan mengikuti masa perkuliahan sebanyak 12 kali pertemuan, atau sesuai dengan materi yang akan diajarkan.
 
Di antaranya terkait dengan desa dalam era reformasi, kebijakan tentang UU Desa, Sistem Perencanaan Program Pembangunan Desa, Sistem Perencanaan Anggaran Belanja, monitoring, evaluasi terhadap Program, Anggaran, Analisis, Outcome, pertanggung-jawaban keuangan desa, serta usaha pedesaan atau menggerakkan modal.
Baca Juga:  KP BPD KPR Yogya Kecam Intimidasi Golput
 
Muhammadiyah akan melaunching Sekolah Aparatur Desa ini pada 2 Mei 2014, dan dibuka dengan kuliah umum bersama Ketua Umum PP Muhammadiyah, Dien Syamsuddin, di Kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta. (jid) 
SUTRIYATI