Bedah Buku dan Seminar tentang Kontribusi & Peran Muhammadiyah dan NU dalam Perdamaian dan Demokrasi , di UGM, Kamis (17/1/2019).
SLEMAN (kabarkota.com) – Di tengah konflik kekerasan yang terjadi, serta ekstremisme dan sekrarianisme yang merebak di dunia, Islam di Indonesia dinilai mampu menampilkan diri sebagai model keislaman yang selaras dengan demokrasi, perdamaian, dan kemanusiaan.
Hal tersebut sebagaimana disampaikan, Kepala Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian (PSKP) UGM, Muhammad Najib Azca, dalam Bedah Buku dan Seminar tentang Kontribusi & Peran Muhammadiyah dan NU dalam Perdamaian dan Demokrasi , di UGM, Kamis (17/1/2019).
Menurutnya, pasca rezim Orde Baru (Orba), Indonesia tampil secara meyakinkan sebagai negara demokratis dengan penduduk muslim terbesar di dunia.
“Salah satu aktor utama di balik kesuksesan demokratisasi Indonesia ini adalah kekuatan organisasu berbasis keagamaan Islam, yakni Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama atau NU,” kata Najib.
Peran kedua ormas tersebut sebagai pilar Islam sipil, anggap Najib, berhasil membangun fondasi kokoh bagi proses demokratisasi di Indonesia pasca reformasi 1998. Bahkan, Muhammadiyah dan NU semakin aktif berkontribusi pada bidang perdamaian dan demokrasi di kancah regional dan Internasional.
Berdasarkan hasil temuan riset PSKP UGM salama bulan Oktober – Desember 2019 tentang peran Muhammadiyah dan NU dalam perdamaian dan demokrasi, lanjut Najib, ada tiga argumen yang dituangkan dalam buku “Dua Menyemai Damai”
yang dibedah tersebut.
Pertama, proses transisi menuju demokrasi di Indonesia bisa berjalan dengan ba9ik berkat dukungan kuat dari komponen masyarakat sipil, terutama Muhammadiyah dan NU. Kontribusi besar kedua ormas tersebut pada era transisi demokrasi jelas terlihat dari kiprah pucuk pimpinannya, yakni Amien Rais (Muhammadiyah), dan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur (NU).
Kedua, sebut Najib, Muhammadiyah dan NU melalui kekuatan struktural dari pusat, ranting, hingga sayap organisasinya terus memainkan peran penting dalan proses konsolidasi demokrasi di Indonesia.
Peran positif sebagai konsolidator demokrasi itu diwujudkan dalam upaya membangun perdamaian positif, melalui kiprahnya di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaab ekonomi, filantropi, kebencanaan, dan dakwah sosial kemasyarakatan mereka.
Ketiga, di kancah nasional, regional, dan internasional, Muhammadiyah dan NU juga berperan aktif dalam proses perdamaian. Meskipun, upaya perdamaian di tingkat regional dan internasional belum memperlihatkan dampak yang masif.
Oleh karenanya, PSKP UGM juga merumuskan sejumlah rekomensasi bagi para pembuat kebijakan dan juga untuk Muhammadiyah dan NU, tentang pentingnya membangun sinergi yang lebih dekat dan kuat antara kedua ormas terbesar di Indonesia tersebut.
Selanjutnya, aliansi Islam Indonesia yang digawangi oleh Muhammadiyah dan NU perlu memperluas kekuatan dan dukungannya di antara ormas-ormas Islam lainnya, yang punya komitmen kuat pada Islam yang damai, demokratis, dan beradab.
“Kami berharap, Muhammadiyah dan NU selalu bersifat dan bertindak dewasa dalam melindungi hak dan eksistensi kelompok-kelompok umat beragama lain dan kelompok minoritas di Indonesia,” imbuhnya
Selain itu, mereka juga perlu mengembangkan relasi kokoh dan saling mendukung, baik dengan pemerintah maupun antar ormas. Sekaligus, lebih banyak terlibat dan pro-aktif dalam upaya-upaya perdamaian, isu-isu keagamaan, dan demokrasi. (Rep-02)
