Mulai Besok, Angkutan Barang, Truk, dan Kontainer Dilarang Beroperasi di Yogya. Ada Apa?

PANTURA COMAL MACET

JAKARTA (kabarkota.com) – Menteri Perhubungan RI mengeluarkan surat edaran terbaru. Isinya tentang pengaturan lalu lintas dan larangan pengoperasian kendaraan angkutan barang pada saat libur panjang dan hari raya Idul Adha tahun 2016/ 1437 H.

Menteri Perhubungan berasalan, surat edaran tersebut untuk mendukung kelancaran arus lalu lintas pada saat momen Idul Adha dan libur panjang tersebut. Llarangan itu berlaku mulai Jumat (9 September 2016) pukul 00.00 WIB sampai dengan Senin (12 September 2016) pukul 24.00 WIB.

“Pelarangan pengoperasian kendaraan angkutan barang ini berlaku pada jalan nasional (jalan tol dan jalan non tol) serta jalur wisata di 8 (delapan) Provinsi yaitu Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I Yogyakarta, Jawa Timur dan Bali,” bunyi Surat Edaran bernomor SE.15/AJ.201/DRJD/2016 tersebut.

Baca Juga:  Ini Sosok yang tepat Tengahi Kisruh Golkar

Kementerian Perhubungan menjelaskan, kendaraan yang dilarang beroperasi adalah kendaraan angkutan barang pengangkut bahan bangunan, kereta tempelan (truk tempelan), kereta gandengan (truk gandengan), kendaraan kontainer serta kendaraan pengangkut barang lebih dari dua sumbu.

Namun, aturan tersebut tidak berlalu untuk kendaraan angkutan barang pengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM), Bahan Bakar Gas ( BBG), Ternak, bahan pokok (beras, gula pasir, terigu, minyak goreng, cabe merah, bawang merah, kacang tanah, kedelai, daging sapi, daging ayam, ikan segar, dan telur), pupuk, susu murni, barang antaran pos serta barang (bahan baku) ekspor/impor dari home industry dan atau ke pelabuhan.

Baca Juga:  Di Yogyakarta, Presiden Bahas 4 WNI Korban Penyanderaan di Filipina

Selain itu untuk pengangkutan air minum dalam kemasan, menurut Surat Edaran Menhub ini, bisa dilakukan sebelum waktu pelarangan dilaksanakan atau bisa tetap dilakukan pengangkutan dengan menggunakan kendaraan angkutan barang yang bersumbu tidak lebih dari dua sumbu.

Sedangkan untuk bahan pokok yang tidak tahan lama dan cepat rusak yang melalui darat, menurut Surat Edaran ini, diberikan prioritas.

Pemerintah juga telah menyiapkan sanksi bagi pelanggar surat edaran tersebut, yang mengacu pada sanksi sesuai pasal 282 dan pasal 306 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Baca Juga:  Wawancara Khusus dengan Dosen Pencetus “Kuliah Jalanan”, David Efendi

Sanksi dimaksud pada pasal 282 dan pasal 306 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 yaitu pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). (Kemenhub/Ed-03)