Diskusi tentang kabinet Jokowi-JK oleh IndoStrategi di kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta, Kamis (11/9). (Tria/kabarkota.com)????
????
????
????
YOGYAKARTA (kabarkota.com) – Lembaga Survei IndoStrategi memprediksi, dalam Kabinet Jokowi – JK nantinya, Muhammadiyah akan mendapatkan pos Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Sedangkan Nahdlatul Ulama (NU) akan diserahi Menteri Agama.
Prediksi tersebut disampaikan Direktur Eksekutif IndoStrategi, Andar Nubowo, dalam Diskusi Publik bertajuk Kabinet Trisakati Jokowi – JK dalam Proyeksi Muhammadiyah, di Kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta, Kamis (11/9).
Andar menilai, kedua ormas besar tersebut memang layak mendapatkan mandat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, serta Menteri Agama. Muhammadiyah sebagai ormas yang berpengalaman di bidang pendidikan dan memiliki komunikasi dengan jaringan internasional. Sementara NU dianggap berhasil melakukan perubahan mendasar di Kemenag, khususnya dalam pengurusan dana haji, semenjak di bawah kendali Lukman Hakim Syaifuddin, yang notabene merupakan kader NU.
“Selama ini agama menjadi pilarnya negara,” sebut Andar.
Khusus untuk kader Muhammadiyah, Andar menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan kajian riset ????kualitatif selama sebulan, dengan melibatkan 30 pakar di bidangnya. Salah satu figur yang dianggap mumpuni menduduki pos Mendikbud berdasarkan survei tersebut adalah Abdul Munir Mulkan.????
IndoStrategi menganggap, Abdul Munir Mulkan merupakan intelektuan muslim yang telah menghasilkan puluhan karya di bidang pendidikan, dan tidak pernah tersangkut korupsi.????
Secara pragmatis, kader Muhammadiyah yang satu ini juga memiliki kedekatan emosional dengan Jokowi – JK, karena sejak masa kampanye, Munir Mulkan juga merupakan salah satu relawan yang terjun langsung ke lapangan.
Riset yang dinamai “Kabinet Trisakti” ini juga merekomendasi kepada Pemerintahan Jokowi – JK ke depan sebaiknya diisi 60 persen profesional dan 40 persen politisi profesional dari 24 menteri yang diusulkan IndoStrategi.
Meski begitu Andar berharap, agar para politisi yang nantinya menduduki jabatan menteri dapat menanggalkan jabatan politiknya. Sebab berdasarkan pengalaman sebelumnya, kabinet yang juga pejabat parpol tidak cenderung tidak menguasai persoalan. (tri)
