“Ojo Pilih”, Cara Menghukum Anggota Dewan yang sering Membolos

Ilustrasi (dok. Istimewa)

YOGYAKARTA (kabarkota.com) – Jogja Corruption Watch (JCW) prihatin dengan sejumlah anggota dewan, baik di tingkat Nasional, Propinsi maupun Kabupaten/Kota yang sering tak menghadiri rapat tanpa ijin alias membolos saat sidang Rapat Paripurna.

“Bukan lagi kita sebut sebagai penyakit bahaya laten lima tahunan mejelang Pemilu Legislatif (Pileg), tetapi tindakan anggota dewan yang rajin membolos itu sudah merupakan penyakit kronis, yang perlu segera ada obat untuk penanganannya,” sebut Koordinator Pengurus Harian (KPH) JPW, Baharuddin Kamba, melalui siaran pers yang diterima kabarkota.com, Selasa (13/3/2019).

Loading...

Selama ini, lanjut Bahar, keberadaan Badan Kehormatan (BK)di Dewan tidak begitu memiliki taring tajam untuk memberikan sanksi terhadap para anggota dewan yang rajin membolos saat rapat.

“BK tidak berani menghukum para anggota dewan yang sering membolos karena mereka juga bagian dari temannya, apalagi dari satu partai yang sama. Ini sangat sulit untuk memberikan sanksi kepada para anggota dewan yang rajin membolos karena ada rasa sungkan dan kerap dihantui rasa ewuh pakewuh (sungkan),” sesal Bahar

Sementara di internal partai politik juga tidak cukup berani melakukan tindakan tegas terhadap anggotanya yang duduk di kursi dewan dan rajin membolos.

Oleh karenanya Bahar berpendapat bahwa satu-satunya cara menghukum para anggota dewan yang sering membolos adalah jangan pilih (ojo pilih) lagi, saat mereka maju dalam pemilih legislatif (Pileg). Meskipun pihaknya menyadari, hal tersebut sulit dilakukan di tengah masifnya politik uang di masyarakat. Padahal, membolos merupakan salah satu perilaku korupsi.

Sebelumnya, sejumlah media melansir, ada cukup banyak anggota DPRD Bantul dan DPRD GunungKidul yang tak menghadiri sidang paripurna. Misalnya, di DPRD Bantul hanya 19 anggota dewan yang katanya terhormat itu menghadiri sidang paripurna. Sedangkan di DPRD Gunung Kidul, hanya 27 orang yang menghadiri rapat, dari total 45 anggota dewan di kabupayen tersebut.Para anggota dewan yang tidak hadir itu diduga tengah sibuk kampanye, jelang Pemilu 2019. (Ed-02)