ORI DIY: Semestinya tak ada Lagi Pungutan di SMA/SMK

Ilustrasi: Penandatanganan Komitmen Bersama Penyelenggaraan UN dan PPDB 2019 yang Bersih dan Bebas Maladministrasi, di kantor ORI Perwakilan DIY, baru-baru ini. (Dok. kabarkota.com)

YOGYAKARTA (kabarkota.com) – Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan DIY berharap tak akan ada lagi pungutan di SMA/SMK saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2019/2020 mendatang.

Harapan tersebut menyusul adanya penandatanganan Komitmen Bersama Penyelenggaraan UN dan PPDB 2019 yang Bersih dan Bebas Maladministrasi, di kantor ORI Perwakilan DIY, baru-baru ini.

Baca Juga:  Melawan Stigma Penyandang Disabilitas dengan Karya

“Soal pungutan saya kira sudah clear seharusnya, tapi akan terus kami pantau,” kata Budi.

Mengingat selama ini, lanjut Budi, para siswa SMA/SMK khususnya di sekolah Negeri sudah mendapatkan subsidi bantuan biaya sekolah dari pemerintah pusat maupun daerah. Selain itu, Dinas Pendidikan di masing-masing wilayah juga sudah mengeluarkan surat edaran tentang larangan adanya pungutan di sekolah-sekolah.

Hal senada juga disampaikan Sekretaris Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah raga (Disdikpora) DIY, Tri Widyatmoko.

Baca Juga:  UGM Tantang Sociopreneur Muda Indonesia Berkompetisi

“Sekolah kita bukan sekolah gratis tapi tidak ada pungutan karena biaya disubsidi oleh pemerintah,” tegasnya.

Pihaknya menambahkan, yang dimaksud pungutan di sini adalah sumbangan yang dipungut oleh pihak sekolah dengan ditentukan angka nominalnya dan bersifat mengikat. “Sumbangan itu tidak mengikat satu dengan yang lainnya, kalau ditentukan itu namanya pungutan,” jelas Tri.

Pada kesempatan tersebut, para Kepala Dinas Pendidikan atau yang mewakili dari empat kabupaten, satu kota, dan satu provinsi menyampaikan 6 poin komitmen terkait rencana pelaksanaan Ujian Nasional (UN) dan PPDB tahun 2019.

Baca Juga:  Kenali Gejala Diabetes dengan 3P

Salah satunya, mereka akan terbuka terhadap informasi dan adanya laporan masyarakat menyangkut dugaan penyimpangan maupun pelanggaran, termasuk kemungkinan adanya berbagai pungutan yang tidak sah dalam PPDB maupun saat pendaftaran ulang nantinya. (Rep-01)