OTT Romahurnuziy dan Masa Depan PPP Jelang Pilpres 2019

Logo (dok. istimewa)

YOGYAKARTA (kabarkota.com) – Ketua Umum (Ketum) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Romahurmuziy atau Romy yang terkena OperasiTangkap Tangan (OTT) Komisi Pembentasan Korupsi (KPK) di Surabaya, cukup mengejutkan banyak pihak. Apalagi jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, dan dia juga bagian dari Dewan Penasehat Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi) – Ma’ruf Amin.

Meski pihak TKN meminta agar kasus penangkapan tersebut tak dikaitkan dengan Pilpres 2019, namun bagaimana pengamat melihat kasus Romy dadi kacamata politik?

Direktur Hicon Law and Politic Strategic, Hifdzil Alim berpendapat bahwa pasca penangkapan Romy, PPP mempunyai pekerjaan rumah yang sangat berat. Partai berlambang Ka’bah tersebut harus menata kembali puing kepercayaan konstituennya. Ini menjadi catatan sangat buruk bagi PPP. Mengingat, hanya dalam waktu kurang dari lima tahu, dua kali ketua umum PPP dijerat oleh KPK.

“OTT tersebut kemungkinan besar akan menggerus suara PPP. Oleh karena itu, caleg dan pengurus PPP harus bekerja lebih keras. “Ancaman” tidak lolos PT berdiri didepan mata,” kata Hifdzil kepada kabarkota.com, Sabtu (16/3/2019).

Namun demikian, Hifdzil menganggap, OTT Romy tidak akan menggoyangkan koalisi, karena masih banyak anggota koalisi yang siap sedia. Terlebih, pengurus struktural PPP juga akan berpikir lebih taktis.

“Pilihannya hanya tetap di koalisi atau keluar. Dan saya meyakini PPP akan memilih untuk tetap di koalisi,” tegas mantan peneliti Pusat Studi Anti Korupsi Fakultas Hukum UGM ini.

Sebab jika keluar, lanjut Hifdzil, maka opsinya hanya bergabung ke koalisi Prabowo-Sandi atau membuat koalisi sendiri. Dan kedua opsi tersebut tidak menguntungkan untuk PPP.

Sementara bagi kubu paslon 01, pihaknya menduga, OTT Romy tak akan berpengaruh pada dukungan konstituennya, sebab voters PPP ke 01 itu karena personal Jokowi atau Kyai Ma’rufnya.

“Dengan kasus OTT tersebut, voters malah akan semakin percaya ke personal Jokowi untuk tidak tebang pilih dalam penegakan hukum yang semakin meneguhkan voters ke Jokowi,” ujarnya. (Rep-01)