Pangkas 2.200 Program, Pemda DIY Raih Predikat SAKIP AA

Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X (kiri) terima penghargaan SAKIP Award 2019 dari Menpan RB, Tjahjo Kumolo (kanan), di Yogyakarta, Senin (24/2/2020). (dok. humas pemda DIY)

YOGYAKARTA (kabarkota.com) – Pemerintah Daerah (Pemda) DIY meraih penilaian terbaik, dengan predikat AA atas hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Wilayah III Tahun 2019.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Tjahjo Kumolo menyampaikan, pencapaian tersebut tak lepas dari keberhasilan Pemda DIY mewujudkan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya selama lima tahun terakhir.

“Di Yogyakarta (DIY) contohnya, lebih dari 3.000 program bisa diringkas menjadi 800 program yang outputnya bisa dirasakan masyarakat, optimalisasi anggaran, bisa membangun rumah sakit dan lain-lain yang awalnya belum diprogramkan,” jelas Tjahjo usai penyerahan SAKIP Award 2019, di Yogyakarta, Senin (24/2/2020).

Baca Juga:  Ketua LPA: Sekarang Darurat Kekerasan Terhadap Anak

Menpan RB menjelaskan, melalui SAKIP,
instansi pemerintah harus fokus pada pencapaian prioritas pembangunan nasional melalui perencanaan
dan penganggaran yang terintegrasi, efektif, efisien, serta monitoring dan evaluasi hasil pembangunan yang dilakukan secara konsisten dan berkala. Dengan begitu, bisa menjamin pengelolaan APBN yang fokus dan tepat sasaran.

“Presiden juga telah menyampaikan bahwa Instansi Pemerintah harus berorientasi pada hasil, bukan lagi output,” tegas mantan Menteri Dalam Negeri ini.

Artinya, jelas Tjahjo, pemerintah mampu menjamin bahwa setiap rupiah yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan itu harus memiliki manfaat ekonomi, memberikan manfaat untuk rakyat. Utamanya untuk meningkatkan kesejahteraan.

Baca Juga:  Malam Ini, Keraton Yogyakarta Gelar Tinggalan Jumenengan Dalem Sri Sultan HB X ke-27

Sementara dalam sambutannya, Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X mengungkapkan, guna mewujudkan akuntabilitas kinerja di DIY membutuhkan proses panjang. Terlebih, untuk mendorong terjadinya perubahan fundamental, maka memerlukan sejumlah terobosan sistematis, dan inovasi produktif yang mengedepankan aspek pelayanan, serta berorientasi pada hasil.

“Oleh karenanya, kami lebih memilih melakukan secara bertahap dan berkelanjutan, daripada melakukan lompatan bombastis, dalam menata efektifitas birokrasi pemerintahan yang mengedepankan pada hasil sesaat,” ucap Sultan.

Pihaknya mencontohkan, pelaksanaan budaya pemerintahan yang peka terhadap perubahan, mampu beradaptasi dengan pesatnya laju teknologi informasi, dan mampu melayani secara prima dengan sepenuh hati, serta memiliki integritas kuat sehingga mampu menjauhkan dari perilaku koruptif.

Baca Juga:  BPOM RI: Pengawasan Tanggung Jawab Bersama

“Capaian nilai akuntabilitas bukanlah sebuah tujuan akhir penyelenggaraan pemerintahan, melainkan sebuah parameter apakah yang dilakukan selama ini sudah berada pada track yang benar,” imbuhnya

Kinerja yang baik, menurutnya, tidak sekedar bagaimana tingkat serapan fisik maupun prosentase serapan anggarannya yang tinggi. Namun juga menekankan serapan anggaran tersebut bisa mendukung capaian outcame atau hasil. (Rep-01)