Papua Gunung vs Papua Pantai: Sebuah Kritik dari Orang Pribumi

Jpeg

Bedah buku “Gunung versus Pantai dalam perspektif Nilai-nilai Hidup Bersama,” di Gedung UC UGM, Kamis (31/5/2016). (m.faried cahyono/kabarkota.com)

SLEMAN (kabarkota.com) – Tak banyak persoalan Papua yang mendapatkan kritik internal dari orang Papua sendiri, apalagi oleh tokoh politik yang sedang berkuasa.

Wempi Wetipo, Bupati Jaya Wijaya dua periode adalah salah satu tokoh Papua yang berani menyampaikan kritik itu, dalam buku “Gunung versus Pantai dalam perspektif Nilai-nilai Hidup Bersama,” karyanya, dan kemudian dibedah di Gedung UC UGM, Kamis (31/5/2016). Diskusi buku diselenggarakan, bekerjasama dengan Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian (PSKP) UGM.

Bupati Wempi menjelaskan, persoalan konflik di Papua selain karena ada politik dengan pusat kekuasaan Jakarta, juga karena ada masalah internal Papua. Penduduk papua tinggal di empat jenis tempat. Di daerah pantai dan muara sungai, di dataran pantai, di kaki gunung dan lembah, serta di pegunungan tinggi. Secara sederhana kemudian dikelompokan lagi menjadi orang Gunung dan Pantai.

Baca Juga:  Alumni UGM Korban Jatuhnya Lion Air Bertambah Jadi 6 Orang

Diskriminasi yang terjadi menyebabkan orang Papua gunung di masa lalu tertinggal dibanding yang tinggal di Pantai. Pemberontaakan untuk merdeka, dilakukan oleh warga yang berasal dari Gunung. “Di masa Orde Baru, pemimpin Papua, berasal dari Pantai,” ujar Wempi.

Tapi, menurutnya, situasi berubah di masa kini. Selain karena pembangunan di pegunungan terjadi, juga karena politik. Gubernur Papua saat ini, orang dari Papua Gunung. Dan sebagaimana sebelumnya, sebagaimana di masa Orde Baru, kali inipun sama, Gubernur membawa orang-orang dari daerahnya untuk memimpin birokrasi. Resistensi terjadi, dan ini menjadi sumber konflik baru di Papua.

Baca Juga:  Siswa SMP N 5 Yogya Ubah Limbah Laundry jadi Energi Listrik

Karena itu, Wempi yang berasal dari wilayah Papua Gunung, menyarankan agar Gubernur memperhatikan resistensi orang Papua pantai, agar pembangunan dan hubungan sosial, menjadi lebih baik lagi.

Menurut Purwo Santoso, pengamat politik Fisipol UGM, persoalan lain yang dihadapi dalam pembangunan Papua adalah tidak adanya kekompakan para elit. Tidak ada satu suara elit papua dalam menyuarakan kepentingan bersama, ketika berhadapan dengan pihak luar.

Soal tidak bersatunya orang Papua ketika berhadapan dengan pihak luar ini ditolak oleh Marthen Medlema, penulis buku yang mendampingi Wempi. Menurutnya, orang Papua, justru akan bersatu jika berhadapan dengan orang luar, dan akan berpecah, jika merasa kepentingan atau kelompoknya yang harus dibela. Soal ini dengan mudah bisa disaksikan dalam sepakbola. Ketika kesebelasan Persipura bertanding melawan kesebelasan luar, maka suporter Papua akan mendukung. Tapi, ketika Persipura yang berada di Pantai, bertanding dengan kesebelasan dari wilayah Papua Gunung, maka suporter akan terpecah.

Baca Juga:  Untuk Jaga Kedaulatan Bangsa, Pemerintahan Jokowi Harus Bangun Maritim

Kepala PSKP UGM, Sigit Riyanto mengungkapkan, persoalan yang dihadapi di Papua dan solusi apa yang harus diajukan, membutuhkan pemahaman detil masalah. Sehingga pemecahan yang diajukan, bisa diterima semua pihak. (Rep-02/Ed-03)