Konferensi Pers di KPU DIY, pada 28 November 2024. (dok. kabarkota.com)
YOGYAKARTA (kabarkota.com) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) DIY memperkirakan, tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilihan umum Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 di empat kabupaten dan satu kota di DIY mengalami penurunan, dibandingkan Pilkada sebelumnya.
Komisioner KPU DIY, Sri Surani mengungkapkan, pada Pilkada 2017 lalu, tingkat partisipasi pemilih di Kota Yogyakarta sekitar 77 persen, dan Kabupaten Kulon Progo mencapai 80 persen. Kemudian pada tahun 2020, tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada di Kabupaten Sleman, Bantul, dan Gunungkidul juga sekitar 80 persen.
pada 2017, Pilkada Kota dan KP, tingkat partisipasi Kota 77 persen dan KP 80 persen.
“Sekarang (2024), prediksi kami di angka 70 persen ke atas tetapi di bawah 80 persen,” kata perempuan yang akrab disapa Rani ini, saat konferensi pers di KPU DIY, pada 28 November 2024.
Rani berdalih, ada sejumlah alasan yang menyebabkan angka partisipasi pemilih di Pilkada kali ini menurun, terutama jika dibandingkan Pilkada 2020.
Pertama, pelaksanaan Pilkada 2020 dalam kondisi pandemi Covid-19 sehingga hampir seluruh pemilih ada di rumah atau di daerah mereka masing-masing.
Bahkan, sebut Rani, ada fenomena kenaikan signifikan di Kabupaten Gunungkidul, karena masyarakat berbondong-bondong datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada waktu itu.
“Alasannya sepele, karena mereka ingin ditembak menggunakan thermo gun sehingga partisipasi pemilih Pilkada 2020 di Gunungkidul meningkat 10 persen,”paparnya.
Alasan kedua, lanjut Rani, karena data dan komponen pemilih Pilkada berbeda dengan Pemilu nasional. Pada saat Pemilu nasional, orang dari luar kota yang jumlahnya sangat besar bisa menggunakan hak pilihnya di DIY. Sedangkan saat Pilkada, pemilihnya hanya orang dengan KTP setempat.
“Faktanya, orang yang ber-KTP DIY itu tidak semua berada di kota ini, dan pada hari pemungutan suara, mereka tidak datang ke TPS,” tegasnya.
Alasan selanjutnya, Rani berpendapat bahwa dengan semakin cepatnya arus informasi, maka para pemilih semakin cermat dalam menggunakan hak pilihnya. Sebab, mereka bisa melihat track record dari masing-masing Paslon.
“Bagi kami, kualitas demokrasi harus diutamakan,” sambung mantan komisioner KPU Kota Yogyakarta ini.
Hari ini, kata dia, ruang partisipasi dalam setiap tahapan Pilkada terbuka lebar untuk seluruh stakeholder DIY. Temasuk, untuk kampus, jaringan masyarakat sipil, dan kelompok marjinal.
Menurutnya, ukuran tingkat partisipasi tidak hanya dihitung berdasarkan jumlah pemilih yang datang ke TPS, tetapi juga kualitas demokrasi yang diukur dari partisipasi masyarakat di tiap tahapan Pilkada.
“Data partisipasi pemilih di DIY mungkin menurun, tetapi jika kita lihat, kualitas demokrasinya meningkat,” anggap Rani.
UGM dan JaDI DIY Kolaborasi untuk Demokrasi Lebih Baik
Sejalan dengan itu, di lain pihak, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol) UGM dan Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) DIY berkolaborasi mengupayakan agar proses demokrasi di tingkat lokal DIY bisa lebih baik, dengan memperkuat transparansi dan akuntabilitasnya.
Salah satunya, dengan melakukan pemantauan Pilkada, dengan melibatkan 31 mahasiswa lintas departemen di Fisipol UGM sebagai tim pemantau dilibatkan dalam tim pemantau TPS yang disebar ke tiga kalurahan di Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, pada 27 November 2024. Ketiga kalurahan yang dimaksud, yakni: Maguwoharjo, Condongcatur, dan Caturtunggal.
Dalam siaran pers Election Corner UGM pada Jumat (29/11/2024) ini, mereka berpandangan bahwa kolaborasi tersebut mencerminkan kedua belah pihak dalam mendorong pelaksanaan Pemilu yang kredibel dan berintegritas.
“Kami berharap kegiatan pemantauan ini dapat menambah kekayaan pengetahuan mahasiswa mengenai proses kepemiluan,” tulisnya.
Sekaligus,mereka ingin membangun sikap kritis dan rasa tanggung jawab terhadap proses demokrasi di Indonesia. (Rep-01)
