Pegiat HAM: Nasionalisme tanpa Keadilan atas Tanah Warga itu Ilusi

Diskusi HAM vs Nasionalisme di LKiS, baru-baru ini. (dok. kabarkota.com)

BANTUL (kabarkota.com) – Belum tuntasnya kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di masa lalu seringkali menjadi sorotan para pegiat HAM.

Negara dianggap belum serius dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Bahkan, hingga kini pelanggaran-pelanggaran HAM baru terus terjadi. Salah satunya, perampasan ruang hidup. Khususnya terkait banyaknya konflik agraria di berbagai daerah.

Staf penguatan organisasi Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Rudi Casrudi mengatakan, berdasarkan Catatan Akhir Tahun KPA (2017), dari waktu ke waktu konflik agraria terus meningkat. Pada tahun 2017, terdapat 659 kejadian konflik agraria dengan luasan 520.491,87 ha lahan dan melibatkan sebanyak 652.738 KK.” Dari semua sektor yang dimonitor, perkebunan masih menempati posisi pertama.

Baca Juga:  ICM Yogya Sebut Pelemahan KPK kini Sempurna

“Selama tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK, dari tahun 2015-2017, telah terjadi sebanyak 1.361 letusan konflik agraria. Dari jumlah tersebut, 440 kasus ditangani KPA,” sebut Rudi dalam Diskusi HAM vs Nasionalisme di LKiS, baru-baru ini.

Pada kesempatan ini, Pegiat HAM di Yogyakarta, Tri Guntur Narwaya menyoroti soal nasionalisme. Menurutnya, nasionalisme tanpa adanya keadilan tanah bagi warga adalah sebuah ilusi belaka.

Hakikatnya, lanjut Guntur, nasionalisme itu lahir dari semangat anti kolonialisme, yakni terbebasnya masyarakat, warga satu komunitas tertentu dari penjajahan atas tanahnya. Sementara merujuk pada data KPA, sekitar 71% penguasaan tanah dikuasai oleh korporasi perhutanan, dan 23% tanah dikuasai oleh korporasi perkebunan, sehingga penguasaan tanah oleh warga menjadi sangat sedikit.

Baca Juga:  PSKP UGM: Harus ada Pertanggungjawaban atas Kasus Kematian Siyono

“Bagaimana mungkin kita bisa mewacanakan nasionaliame tanpa tanah? Karena nasionalisme dalam konteks ini lahir sebagai hal yang progresif… menjadi sangat konservatif saat ini,” tegas Guntur.

Sedangkan Hairus Salim dari LKiS menganggap, dalam konteks HAM sebenarnya tidak ada nasionalisme melainkan internasionalisme, sehingga kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi seharusnya masuk sebagai permasalahan global.

Di sisi lain, isu-isu identitas yang masih sangat kuat, juga menyulitkan penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi selama ini. (Rep-01)