Pejuang Pro Penetapan Yakin Gugatan atas UUK DIY akan Ditolak

Ilustrasi (republika.co.id)

YOGYAKARTA (kabarkota.com) – Muncul gugatan atas Undang-Undang Keistimewaan (UUK) DIY di Mahkamah Konstitusi (MK) oleh warga Jawa Timur, Muhammad Sholeh yang disidangkan perdana, pada 17 Mei 2016 lalu mendapatkan tanggapan dari banyak pihak. Salah satunya, dari pejuang pro penetapan gubernur dan wakil gubernur DIY, Widihasto Wasana Putro.

Hasto menganggap, pemohon uji materiil atas sejumlah pasal yang menyangkut pesyaratan pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur DIY tidak memiliki pemahaman yang cukup mengenai sejarah dan asal usul mengapa Yogyakarta memiliki kedudukan yang Istimewa.

“Keistimewaan Yogya merupakan kedudukan politik yang diberikan Presiden Soekarno karena Yogyakarta menjadi wilayah swapraja pertama yang menyakan untuk mendukung dan bergabung ke Republik,” jelas Hasto saat dihubungi kabarkota.com, baru-baru ini.

Keistimewaan ini, lanjutnya, tidak menyalahi konstitusi karena UUD 45 bersifat lex specialis dan bukan lex generalis. Artinya dimungkinkan adanya perbedaan dengan daerah lain karena alasan-alasan sejarah dan politik tertentu.
Meski begitu, Hasto tetap menghormati upaya pemohon mengajukan Judicial Review (JR) MK sebagai hak bagi setiap warga negara. Mengingat, gugatan merupakan hal biasa dalam kehidupan bernegara sehingga ia juga menyatakan tak akan mengambil langkah responsif atas gugatan tersebut.

“Saya yakin gugatan tersebut akan ditolak oleh MK,” tegasnya.

Sebelumnya, Muhammad Sholeh mengaku keberatan dengan aturan mengenai persyaratan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Yogyakarta yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Yogyakarta (UU Keistimewaan DIY).

Dalam pokok permohonannya, Pemohon merasa dirugikan oleh berlakunya ketentuan-ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf c, Pasal 18 ayat (2) huruf b, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26,Pasal 28 ayat (5) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf I, huruf j, huruf k UU Keistimewaan DIY.

Selain itu, ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf c UUK DIY yang mensyaratkan pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur Daerah lstimewa Yogyakarta harus bertakhta sebagai Sultan Hamengku Buwono untuk calon Gubernur dan bertakhta sebagai Adipati Paku Alam untuk calon Wakil Gubernur adalah tidak demokratis dan menghalangi hak orang lain untuk dipilih sebagai Gubernur maupun Wakil Gubernur.

Melalui gugatan tersebut, pemohon berdalih hanya ingin mendudukan permasalah sesuai ketentuan UUD 1945 yang menyebut semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama, termasuk untuk menjadi calon kepala daerah.

Hal lain yang melandasi gugatan Pemohon adalah Tahta Sultan dan Adipati Paku Alam itu seumur hidup yang berarti jabatan gubernur dan wakil gubernur daerah lstimewa Yogyakarta juga seumur hidup dan tidak bisa dikontrol oleh siapapun. (Rep-03/Ed-03)