Pembahasan Raperdais molor, Parampa praja turun tangan

Rapat Kerja (Raker) Komisi A DPRD DIY dengan Anggota Parampara Praja, dan asisten keistimewaan, di kompleks kantor DPRD DIY, Selasa (4/10/2016). (sutriyati/kabarkota.com)

YOGYAKARTA (kabarkota.com) – Lamanya pembahasan sejumlah Rancangan Peraturan Daerah Istimewa (Raperdais) DIY menjadi fokus perhatian parampara praja yang baru dibentuk oleh Gubernur, pada akhir bulan Agustus 2016 lalu.

Anggota Komisi A DPRD DIY, Sadar Narimo mengakui alotnya pembahasan Raperdais ini, terutama raperdais tentang Kebudayaan serta Raperdais tentang Pertanahan dan Tata Ruang yang hingga kini belum usai pembahasannya.

Baca Juga:  Diminta Gunakan Satu Gelar, Sultan: Ndak Ada Urusan

“Bayangan kami, perdais bisa cepat tapi ternyata tak semudah yang dibayangkan, terutama masalah pertanahan dan tata ruang, sehingga kami ambil yang mudah dulu,” ungkap Sadar dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi A DPRD DIY dengan Anggota Parampara Praja, dan asisten keistimewaan, di kompleks kantor DPRD DIY, Selasa (4/10/2016).

Perdais merupakan salah satu amanat Undang-Undang tentang Keistimewaan (UUK) DIY. Dalam UU No 13 Tahun 2012 tersebut, Pemerintah wajib menerbitkan empat Perdais yang batas waktunya hingga Oktober 2017 mendatang.

Baca Juga:  Dewan DIY Minta Pemda Segera Tindaklanjuti Perda Miras

Namun, sejak diundangkan sekitar empat tahun lalu, baru tiga Perdais yang diselesaikan, yakni Perdais N 1 tahun 2015 tentang Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan DIY atau Perdais Induk, Perdais No 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pelantikan, Kedudukan, Tugas dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur DIY (Perda Suksesi), dan Perda No 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemda DIY, yang salah satunya mengamanatkan pembentukan Parampara Praja dan asisten keistimewaan.

Sementara ketua Parampara Praja, Mahfud MD menyatakan akan membantu akselerasi pembahasan dua Raperdais yang belum terbit.

Baca Juga:  Di Luar Arena Balap, seperti ini Gaya Hidup Rio Haryanto

“Kami akan fokus ke masing-masing Raperdais. Macetnya di mana, nanti akan kami analisis untuk memberikan pertimbangan kepada gubernur dan pemerintah daerah,” tegas mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini.

Hanya saja, Mahfud mengaku, pihaknya baru bisa bekerja stabil di Parampara Praja mulai November 2016 nanti. Mengingat, sebagian besar anggota Parampara Praja saat ini masih terikat dengan kontrak kerja di instansi masing-masing. (Rep-03/Ed-03)