SLEMAN (kabarkota.com) – Sampai hari ini (12/8/2014), kebijakan pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM) tetap mendapat penentangan dari kalangan intelektual maupun masyarakat.
Direktur Institut for Development Analisys (IDEA) Yogyakarta, Wasingatu Zakiyah menuturkan, tindakan pemerintah membatasi penggunaan subsidi bahan bakar minyak (BBM) tidak menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan APBN dan pendapatan negara dari hasil bumi.
"Karena pemakaian subsidi lebih banyak dirasakan kalangan menengah ke atas," kata Zaki, panggilan Wasingatu Zakiyah kepada kabarkota.com.
Zaki menerangkan, pemerintah berulangkali salah mengambil kebijakan. Kesalahan tersebut terletak pada pemberian gaji ke 13 aparatur negara yang kemudian diikuti dengan pengurangan atau pembatasan penggunaan BBM.
"Itu sama saja tidak mengurangi subsidi. Kebijakan seperti itu selalu diulangi pemerintah setiap tahun," kata dia.
Selama ini, ujarnya, gaji aparatur negara menjadi salah satu beban yang besar negara karena mengambil anggaran pembelanjaan belanja negara (APBN) sekitar 60 hingga 70 persen. Jika pemerintah berani memangkas pengeluaran itu 10-20 persen bukan tidak mungkin akan bisa membantu menolong masyarakat untuk bisa menerima subsidi.
"Tapi itu membutuhkan tangan besi," ucapnya. Selain itu, kata dia, ada faktor lain yang dipertimbangkan pemerintah. Selama ini, harga BBM di Indonesia termasuk yang paling murah di ASEAN. Akibat harga murah tersebut, potensi adanya tindakan penyelundupan BBM ke luar negeri sangatlah besar kemungkinannya. Pemerintah juga harus berani melakukan pengurangan produksi kendaraan.
Kebijakan pemerintah membatasi pemakaian BBM bersubsidi sudah menjadikan was-was masyarakat. Salah satu pengurus kendaraan umum pemakai BBM bersubsidi di Terminal Jombor, Cak Wardi mengaku belum merasakan dampak pembatasan penggunaan BBM bersubsidi hingga saat ini.
Meski begitu pihaknya merasa khawatir karena akan bisa menurunkan animo penumpang. "Kami gak berani merubah harga saat ini," kata Cak Wardi.
Wardani Wiryo, salah seorang sopir kendaraan umum di Terminal Jomborpun mengeluhkan adanya pembatasan penggunaan BBM bersubsidi tersebut. "Susah, mas," kata dia.
Ia berharap pemerintah untuk tetap memperhatikan masyakat bawah, termasuk untuk tetap memberlakukan penggunaan BBM bersubsidi bagi masyarakat bawah. "Sewaktu-waktu subsidi harus tetap ada," ungkapnya. (kim/aif)
