Pembelahan Sosial Pengaruhi Politik Elektoral dalam Pilkada?

Seminar tentang Analisis Demografis tentang Pilkada di Indonesia: Sebuah Pandangan dari Medan Pertempuran, di PSKK UGM, Kamis (9/2/2017). (sutriyati/kabarkota.com)

SLEMAN (kabarkota.com) – Jelang penyelenggaraan Pilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) serentak periode kedua 2017, berbagai isu berbau Suku Ras dan Agama (SARA) makin santer dihembuskan, baik melalui media massa mainstream maupun media sosial, hingga masyarakat seolah menjadi terbelah.

Satu contoh konkrit adalah isu penistaan agama yang menjerat calon Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang gaungnya tak hanya di ibu kota saja, tetapi seolah menjadi “magnet” Pilkada 2017 di antara 100 daerah lainnya yang juga akan menggelar pesta demokrasi tingkat daerah, pada 15 Februari 2017.

Baca Juga:  Masyarakat Bantul Mendukung Peraturan KTR

Namun, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI), Kuskridho Ambardi berpendapat bahwa pembelahan sosial seperti itu tidak otomatis mempengaruhi politik elektoral, jika tak dimobilisasi oleh para elitnya.

“Pada Pilkada DKI Jakarta 2012 lalu misalnya, faktor agama penting tapi tidak cukup bagi pasangan Foke-Nara untuk mengangkatnya menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur,” sebut Staf pengajar di Fisipol UGM ini, dalam seminar tentang Analisis Demografis tentang Pilkada di Indonesia: Sebuah Pandangan dari Medan Pertempuran, di PSKK UGM, Kamis (9/2/2017).

Baca Juga:  Konsumsi Ikan di DIY Rendah, Mina Padi Sleman Dijadikan Andalan

Lalu, apakah kasus penistaan agama yang menjerat Ahok berpengaruh secara elektoral? Kuskridho mengungkapkan, kasus tersebut memang sempat menghancurkan elektoralnya hingga 30 persen. Namun ia meyakini, jika Pilkada DKI Jakarta 2017 berlangsung dua putaran, maka pada putaran pertama, pasangan Ahok-Djarot akan lolos. “Tapi entah untuk putaran kedua,” ujarnya.

Menurutnya, kandidat yang memiliki empati terhadap mayoritas terutama kalangan bawah justru akan banyak diminati. (Rep-03/Ed-03)