Gubernur DIY (kanan) menerima piagam penghargaan dari Ketua KPK (Kiri) di Gedung Merah Putih Jakarta, Rabu (26/8/2020). (dok. Humas Pemda DIY)
JAKARTA (kabarkota.com) – Pemerintah Daerah (Pemda) menerima pengharagaan atas Praktik Baik Reformasi Birokrasi Aksi Nasional Pencegahan Korupsi (ANSK) 2020. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahruri, di Jakarta, Rabu (26/8/2020)
Penghargaan tersebut diberikan karena adanya inisiatif dan praktik yang baik di lingkungan Pemda DIY, dalam upaya-upaya pencegahan korupsi.
Ketua KPK, Firli Bahruri menilai, performa reformasi birokrasi yang baik itu terbukti dari beberapa capaian Pemda DIY. Diantaranya,predikat SAKIP AA selama dua kali berturut-turut, predikat WTP oleh BPK selama 10 kali berturut-turut, Outstanding Achievement of Public Service Innovation 2020, BKN Awards Tahun 2017 dan Tahun 2019, KASN Award Tahun 2018, Penilaian Penerapan Merit System dengan hasil baik pada tahun 2018 (tertinggi untuk Pemda), dan Capaian Reformasi Birokrasi Th 2019 dengan nilai A.
“Penghargaan ini juga merupakan apresiasi atas keikutsertaan Pemda DIY pada program Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) tahun 2019-2020 yang kami selenggarakan,” kata Firli dalam siaran Pers Pemda DIY, Rabu (26/8/2020).
Menurutnya, porgram tersebut diikuti oleh 596 peserta, yang terdiri atas 54 Kementerian Lembaga, 34 Gubernur, 508 Bupati dan Walikota se-Indonesia.
Sementara Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X mengaku, pihaknya telah menerapkan beberapa strategi terkait reformasi birokrasi yang dijalankan oleh Pemda DIY. Misalnya, pembagian job desc mulai dari kepala daerah hingga eselon empat dalam penyusunan kinerja, dengna menggunakan empat kriteria sesuai Balance Score Card yakni kinerja fisik, kinerja keuangan, perencanaan, dan pencapaian kinerja instansi. Dengan begitu, percepatan merit system bisa dilakukan.
Selain itu, keberadaan assessment center juga menjadi salah satu faktor yang melancarkan reformasi birokrasi pada bidang pengembangan SDM.
“Mulai dari pengangkatan hingga regenerasi melewati sini semua, karena kami membutuhkan talenta yang memadai,” ucapnya.
Sultan juga mengklaim bahwa Pemda DIY telah melakukan screening calon eselon empat terhadap 1500 ASN milenial. Hasilnya, sekitar 300 orang diproyeksikan bisa berkembang leadershipnya, baik sebagai orang lapangan ataupun konseptor.
Gubernur DIY menambahkan bahwa reformasi birokrasi dapat berjalan, jika ada kemauan untuk berubah. Oleh karenanya, Sultan berharap, dalam waktu dekat, reformasi birokrasi di daerah bisa memberi warna dominan dalam menyelenggarakan pembangunan, serta terbentuk civil society yang baik dengna melibatkan masyarakat sebagai subjek dalam berproses untuk maju dan sejahtera.
“Bagi ASN, pengabdian, memihak pada rakyat itu menjadi seuatu yang sangat penting,” tegasnya.
Pemihakan tersebut, lanjut Sultan, harus disertai dengan informasi yang terbuka dan akuntabel.
“Biarpun pemerintah daerah mengalami proses regenerasi, tapi tetap setiap generasi itu harus bersedia mengabdikan diri untuk kepentigan masyarakat, dan mau belajar,” pintanya. (Ed-01)
