YOGYAKARTA (kabarkota.com) – Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) UGM Yogyakarta menilai pemerintah belum serius menangani kasus kekerasan terhadap anak. Bahkan, Koordinasi antar instansi di lingkup pemerintahan, juga dengan lembaga-lembaga yang selama ini konsen pada advokasi kekerasan terhadap anak belum pernah terjadi.
Hal tersebut dikemukakan Kepala PSKK UGM, Agus Heruanto Hadna saat diskusi terbatas bertema “Menilik Kebijakan dan Sistem Perlindungan Anak," di UGM Yogyakarta, Kamis (8/5).
Menurut Hadna, hukum dan kebijakan di Indonesia seharusnya diperkuat untuk mencegah kasus-kasus kekerasan, eksploitasi, bahkan tindakan penelantaran terhadap anak. Sayangnya hal itu belum dilakukan oleh pemerintah.
"Kelemahan Indonesia khususnya pada kebijakannya yang masih sangat sektoral. Masing-masing sektor mempunyai kebijakannya sendiri, dan satu sama lain seringnya tidak nyambung," protes dia.
Menurut pakar kebijakan publik UGM ini, bukan saatnya lagi pemerintah bersikap diam dan sekedar menjadi pemantau dalam perkembangan kasus-kasus kekerasan terhadap anak. Sikap tersebut justru tidak efektif dalam mengungkap persoalan kekerasan yang dihadapi anak.
Pemerintah, kata Hadna harus mencegah hal tersebut dengan memberikan pendidikan seks pada anak. Anak-anak perlu diajarkan bagaimana menghargai tubuhnya sendiri maupun respek pada orang lain. Meski menurutnya hal itu masih dianggap tabu di Indonesia.
"Tugas pemerintah harus mencari model atau metode yang cocok dalam pendidikan seks ini," terang dia. Apalagi banyak lembaga dan yayasan yang fokus terhadap anak ini bisa diajak duduk bersama mendiskusikan hal tersebut.
Kasus-kasus kekerasan terhadap anak, khususnya paedofil semakin banyak terungkap di Indonesia dalam beberapa pekan ini. Hal tersebut tidak hanya terjadi di sekolah dan di dalam rumah, bahkan di ruang publik. (jid/mon)
