Pemerintah Diminta Pro Pertanian

Ilustrasi (Tria/kabarkota.com)

SLEMAN (kabarkota.com) – Dekan Fakultas Pertanian UGM, Jamhari menilai, selama ini, pemerintah tidak memberikan perhatian cukup di sektor pertanian. Itu terbukti dari alokasi APBN yang ditujukan untuk sektor pertanian kurang dari lima persen.

"Swasta malah sudah lebih dulu meninggalkan pertanian, sebab portofolio swasta sekarang 95 persen mengalir ke luar bidang pertanian," kata Jamhari dalam Seminar 'Kelompok Kerja Daya Saing Indonesia (KKDSI)' dan Launching Buku 'Lima Pilar Kedaulatan Pangan Nusantara' di Auditorium Fakultas Pertanian UGM, Sabtu (18/10).

Baca Juga:  Pertemuan Solidaritas #RakyatBantuRakyat di Walhi Yogya Dibubarkan Aparat

Jamhari menjelaskan, selama 10 tahun terakhir tidak ada informasi tentang bertambahnya waduk yang bisa digunakan untuk mendukung pertanian. Belum lagi lahan pertanian yang berkurang hampir setiap tahun.

Beredasarkan data Asean in The World Bank 2012, dalam Logistic Performance Index, posisi Indonesia kalah dari Singapura, Malaysia, Thailand, Philipina, Vietnam. "Urusan pangan Indonesia baru selesai 53 persen," ungkapnya.

Oleh karena itu ia memperkirakan, Indonesia masih sulit dalam menghadapi pasar Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Terlebih, para petani yang umumnya di pedesaan, belum mengetahui hal tersebut.

Baca Juga:  "Buruh Bisa Demo Besar-Besaran"

Sementara itu, Penulis buku 'Lima Pilar Kedaulatan Pangan Nusantara', Subejo menyatakan, sebenarnya Indonesia masih memiliki peluang untuk memperbaiki pertanian.

Di antaranya, dengan optimalisasi sumber daya alam, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta keberpihakan dan komitmen negara melalui kebijakan politik hingga anggaran.

"Dalam hal ini, masyarakat juga harus memberikan dukungan," pintanya.

Dorongan itu, menurutnya, dalam bentuk kemandirian produksi pertanian, perbaikan infrastruktur dan jaringan, kelembagaan petani serta pembudayaan pola konsumsi pangan lokal. Mengingat, saat ini, difersifikasi pangan masih menjadi permasalahan.

Baca Juga:  Antisipasi Kebakaran Hutan, BNPB Siapkan Dana Rp 355 Milyar

“Pemerintah semestinya tidak hanya berfokus pada komoditas padi-padian, melainkan juga pada komoditas kacang-kacangan dan umbi-umbian yang kini sudah mulai ditinggalkan," ujarnya.

AHMAD MUSTAQIM