Pemerintah pastikan percepatan pelayanan pertanahan

Menteri ATR, Ferry Mursidan Baldan saat menyampaikan orasi ilmiah di FH UGM, Rabu (17/2/2016). (januardi/kabarkota

YOGYAKARTA (kabarkota.com) -Persoalan mengenai hak masyarakat akan tanah sering menimbulkan gejolak. Program pembangunan infrastruktur yang dicanangkan pemerintah kerap menimbulkan pertanyaan, apakah negara peduli terhadap hak tanah masyarakat?

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) RI, Ferry Mursyidan Baldan menegaskan bahwa negara seratus persen peduli terhadap hak tanah masyarakat. Hal tersebut dibuktikan dengan program Percepatan Pelayanan Pertanahan kepada masyarakat.

Ferry menuturkan, saat ini masyarakat memang membutuhkan pelayanan yang cepat mengenai hak tanah mereka. Baik itu yang berkenaan dengan surat menyurat, sengketa lahan, hingga pembebasan lahan oleh pemerintah.

“Jika ada tanah yang belum tersertifikasi, segera urus. Jika tidak ada dokumen penunjang, bisa menggunakan testimoni tokoh yang masih ada dan mengetahui sejarah tanah tersebut,” kata Ferry, dalam orasi ilmiah ‘Kebijakan Agraria dan Tata Ruang dalam Era Masyarakat Ekonomi ASEAN’ di Fakultas Hukum UGM, Rabu (17/2/2016).

Begitu pula dengan konflik-konflik tanah yang selama ini terjadi. Baik konflik masyarakat dengan perusahaan swasta, maupun masyarakat dengan negara.

“Misalnya konflik tanah di Batang (Jawa Tengah) yang sudah berlangsung 17 tahun. Telah kami selesaikan. Karena jika tidak, semua pihak tidak bisa beraktivitas. Persoalan konsekuensi atas keputusan, kami selesaikan nanti. Yang penting konflik jangan berkelanjutan,” ujar Ferry.

Terkait pembebasan lahan yang dilakukan pemerintah dalam rangka pembangunan, Ferry memastikan tidak ada lagi pemaksaan. Pendekatan yang dilakukan adalah dengan mediasi. Melibatkan semua pihak, termasuk si pemilik tanah.

“Masyarakat yang tanahnya dibebaskan, memiki hak untuk mengambil peran setelah pembangunan dilakukan. Misalnya mendirikan usaha. Dengan catatan, satu keluarga hanya satu,” ucapnya.

Terkait hak tanah adat yang saat ini menjadi isu di tataran nasional, Ferry menambahkan, pihaknya akan mendukung itu sebab diakuinya, tanah masyarakat adat memang memiliki karakteristik berbeda. Mengingat, ada hak tanah perburuan, bercocok tanam, dan penanaman pohon.

“Kami ingin memastikan langkah yang kami tempuh sudah sesuai dengan hukum. Jika ada yang keberatan, silakan gugat ke pengadilan,” tegas Ferry. (Ed-03)

Konttibutor: Januardi