BANGKOK (kabarkota.com) – Pemimpin kudeta militer Thailand, Jenderal Prayuth Chan-ocha mengatakan pemilu tidak akan digelar selama lebih dari setahun, untuk menyediakan waktu bagi rekonsiliasi dan reformasi. Dia mendesak seluruh pihak untuk bekerja sama dan menghentikan protes.
Tentara Thailand mengambil alih kekuasaan pada 22 Mei lalu, dan menahan politisi senior selama beberapa hari, dengan alasan untuk menegakkan stabilitas setelah beberapa bulan digelar protes.
"Rezim militer yang berkuasa memiliki waktu satu tahun dan tiga bulan untuk kemudian menggelar pemilu," kata Jenderal Prayuth dalam penampilan perdanannya di hadapan publik setelah kudeta.
Dikutip BBC, Prayuth mengeluhkan banyaknya waktu terbuang akibat konflik. Karena itu kata dia, fase pertama selama tiga bulan, pihaknya akan fokus pada rekonsiliasi dengan sebuah kabinet dan rancangan konstitusi yang baru. Perubahan akan mulai pada periode kedua selama setahun, dan setelah itu pemilu baru dapat digelar.
"Beri kami waktu untuk menyelesaikan masalah Anda. Kemudian tentara akan kembali melihat Thailand dari jauh," tambah dia.
Sebelumnya, Jenderal Prayuth memperingatkan jika protes berlanjut, dia tidak mempunyai pilihan selain menurunkan pasukan. Sedikitnya 28 orang tewas dan ratusan lainnya terluka dalam rangkaian protes di negeri tersebut. (din)
