Logo Gafatar (dok. kabarkota.com)
YOGYAKARTA (kabarkota.com) – Pemulangan paksa para pengikut eks Gafatar dari Kalimantan disinyalir bisa memicu munculnya permasalahan baru di wilayah asalnya, jika prasarat yang berupa hak ekonomi dan sosial mereka tidak terpenuhi.
Anggapan diutarakan Wakil Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DIY, Jadul Maula saat dihubungi kabarkota.com, Senin (25/1/2016).
“Jika basis ekonomi dan sosial mereka setelah kepulangan dari Kalimantan itu tidak ada, maka ideologi (untuk menetralisir ideologi Gafatar) yang akan ditanamkan juga tidak bisa masuk,” jelas Jadul. Terlebih, ada sebagian dari mereka yang cenderung enggan dipulangkan, dengan dalih tidak lagi memiliki aset dan mata pencaharian di kampung halamannya.
Ditambahkan Jadul, upaya karantina yang dilakukan oleh pemerintah sifatnya hanya penanganan darurat, sebagai tindakan manusiawi untuk warga eks Gafatar. Selanjutnya, perlu pendataan lebih mendetail tentang kondisi mereka satu per satu supaya lebih tepat dalam upaya rehabilitasi mereka.
“Kami dari NU tentunya siap jika memang dari pemerintah memerlukan bantuan ormas untuk membantu proses rehabilitasi mereka,” ujarnya.
Jadul juga berharap, agar ada langkah dialog antara eks Gafatar dengan masyarakat, supaya tidak ada asumsi-asumsi yang menyudutkan para mantan pengikut itu. Sebab, bukan tidak mungkin, para pengikut Gafatar itu sebenarnya juga tidak tahu tentang adanya ideologi di balik banyaknya aksi positif yang mereka lakukan selama ini. (Rep-03/Ed-03)
