Koordinator Nasional Aliansi Rakyat Merdeka, Mohammad Jumhur Hidayat di halaman utama facebooknya.
JAKARTA (kabarkota.com) – Koordinator Nasional Aliansi Rakyat Merdeka, Mohammad Jumhur Hidayat menyerukan masyarakat Indonesia untuk melawan tirani Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dinilai akan membelenggu rakyat. Hal tersebut terkait rencana DPR mengesahkan UU Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) yang salah satu poinnya adalah gubernur, bupati, dan walikota yang dipilih melalui DPRD.
Aliansi Rakyat Merdeka (ARM) adalah organisasi yang didirikan Jumhur untuk mengkoordinasikan para relawan dan pendukung Jokowi menjadi Presiden Republik Indonesia 2014-2019.
Jumhur menegaskan, pemilihan kepala daerah yang tidak dipilih langsung oleh rakyat hanya akan membentuk kekuasaan untuk kepentingan kepala daerah yang bersangkutan beserta anggota DPRD setempat.
“Jadi bukan untuk rakyat, karena mereka tidak akan dilibatkan,” seru Jumhur di laman Facebooknya, Sabtu (7/9) malam.
Menurut Jumhur, Indonesia akan kembali ke jaman jahiliyah, jaman penipuan dan jaman perampokan kekayaan rakyat oleh segelintir orang karena tdk ada kesempatan bagi orang-orang baik, berprestasi dan bijak duduk pada jabatan tersebut.
Karena itu, Jumhur mengajak berbagai kalangan, seperti mahasiswa, buruh, petani, aktivis LSM, akademisi, dan ormas-ormas bahu-membahu untuk menghadang rencana DPR mengesahkan RUU Pilkada nantinya. (tri)
