Pengemudi Betor di kawasan Malioboro Yogyakarta (sutriyati/kabarkota.com)
YOGYAKARTA (kabarkota.com) – Menjadi pengemudi becak masih menjadi pilihan terbaik bagi Bambang Sugiyatno. Terlebih di usianya yang sudah tak muda lagi. Tidak banyak pilihan pekerjaan yang bisa ia jalani. Sementara, ia juga punya tanggung jawab besar untuk menafkahi tidak hanya dirinya sendiri, namun juga keluarganya.
Sebagai pengayuh alat transportasi tradisional yang sudah ditekuninya sejak tahun 1970, Bambang sangat merasakan perubahan yang terjadi di kota Yogyakarta. Bagaimana becak yang dulunya bisa diandalkan untuk mengais rejeki setiap harinya, hingga harus terdesak dengan hadirnya moda transportasi umum modern hingga layanan angkutan umum berbasis aplikasi online yang sejak beberapa tahun terakhir “membanjiri” kota.
Di tengah beratnya persaingan itu, Bambang dan juga sebagian rekan-rekannya sesama pengemudi becak pun berinisiatif memodifikasi becak mereka menjadi becak motor (betor) dengan harapan bisa meringankan kerjanya mengantar penumpang, tanpa harus mengayuh pedal becaknya lagi.
Tapi, itu justru memunculkan masalah baru, karena ternyata modifikasi tersebut dianggap tak sesuai prosedur keselamatan dan aturan dari pemerintah, sehingga tak jarang mereka terkena razia polisi. Jika sudah demikian, para pemilik betor tak bisa berbuat banyak, apalagi bagi mereka yang memang hanya punya becak satu-satunya.
Cari Solusi Masalah, Pengemudi Betor Ingin Bertemu Sultan
Berpijak dari berbagai permasalahan tersebut, Bambang bersama para pengemudi becak motor yang tergabung dalam Paguyuban Pengemudi Becak Motor DIY dengan didampingi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta, pada Kamis (13/9/2018), melakukan audiensi dengan pihak Pemda DIY, untuk menyampaikan keluh kesah mereka. Pada kesempatan ini, mereka ditemui oleh Kepala Bidang Angkutan Darat Dinas Perhubungan (Dishub) DIY, Hari Agus Triyono.
“Tolong disampaikan betul-betul pak, sebenarnya betor itu mau diapakan? Kami bingung pak,” ungkap Bambang yang setiap harinya mangkal di kawasan stasiun Tugu Yogyakarta ini.
Sebab menurutnya, di satu sisi, pengemudi betor menginginkan adanya peningkatan di tengah ketatnya persaingan angkutan umum saat ini. Namun di sisi lain, Pemda tak juga mengakomodir kebutuhan mereka terkait perizinan dan bahkan desain prototipe betor yang dijanjikan sejak tahun 2017 lalu hingga kini belum terealisasi.
Sekarang ini, imbuh Bambang, para pengemudi betor di kawasan Stasiun Tugu sudah tertindih dengan keberadaan taksi-taksi konvensional maupun angkutan umum berbasis online. “Kami ingin persaingan yang sehat,” ujarnya.
Sementara Ketua Paguyuban Betor DIY, Suparmin berpendapat bahwa peliknya permasalahan tersebut hanya bisa diatasi dengan satu solusi, yakni ‘ijin’ langsung dari Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X. Karenanya, mereka mendesak perwakilan dari Pemda DIY agar membertemukannya dengan Sultan.
“Kami minta dengan sangat pak, teman-teman pengemudi betor bisa bertemu Gubernur DIY,” pintanya. Dengan begitu, anggap Suparmin, jalan keluar yang didapat bisa lebih efektif dan cepat terselesaikan.
Desakan itu bukan tanpa alasan, karena selama ini, sudah kesekian kalinya mengajukan permohonan untuk bertemu Gubernur, namun sampai sekarang tak pernah ditemui secara langsung. Para pengemudi betor juga berkali-kali melakukan aksi unjuk rasa dan audiensi hingga ke DPRD DIY, namun hasilnya masih tak sesuai harapan.
Pemda DIY: Kami sudah Pernah Sampaikan
Menanggapi keluh kesah tersebut, Kepala Bidang Angkutan Darat Dishub DIY, Hari Agus Triyono berjanji, akan menyampaikan keinginan tersebut kepada Gubernur. Kalau pun sampai sekarang belum terakomodir, kata Agus, Sultan sudah berpesan agar persoalan betor ini bisa dicarikan jalan tengah yang baik.
Kaitannya masalah perizinan, Agus berdalih, sebelum menberikan ijin, pihaknya harus mempertimbangkan banyak hal, diantaranya faktor keamanan dan keselamatan. Sedangkan sampai saat ini, betor belum cukup memenuhi faktor tersebut.
Kalau untuk prototipe betor, Agus mengklaim bahwa sebenarnya, pihaknya telah menyiapkan desain contoh betor yang memenuhi standar kelayakan. Namun, untuk menyelesaikan prototipe tersebut, Dishub terkendala masalah anggaran yang tidak bisa setiap saat ditetapkan.
“Anggaran dalam proses penyusunan,” ucapnya.
Hal senada juga disampaikan Sskretaris Daerah (Sekda) Pemda DIY, Gatot Saptadi saat dihubungi kabarkota.com.
“Kalau seperti itu (permintaan betemu Sultan), tetap tergantung kesediaan beliau. Kami pernah sampaikan ke beliau. Intinya, teknis dan solusi harus dibicarakan dulu di level teknis dan siapkan telaah baru bisa audiensi ke pak Gubernur, sehingga beliau tinggal putuskan apa kebijakannya,” jelas Gatot.
Desain Betor Diharapkan Aksesibel
Perwakilan dari LBH Yogyakarta, Jualian Duwi Prasetya berharap, nantinya prototipe betor yang dihasilnya bisa aksesibel bagi para pengemudi. Dalam arti dari sisi keterjangkauan harga. Sebab jika harganya terlalu mahal, maka para pengemudi betor juga akan kesulitan untuk bisa mengaksesnya.
Selain itu, Julian juga mempertanyakan konsep penataan kawasan Malioboro karena itu akan berpengaruh pula bagi para pengemudi betor ke depan. Termasuk, tidak menutup kemungkinan memicu konflik antarpengemudi angkutan umum, ketika pesoalan yang mereka hadapi tak segera terselesaikan. (sutriyati).
