Perempuan yang Terpilih di Pilkada Mayoritas dekat Penguasa

YOGYAKARTA (kabarkota.com) – Kontestasi Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Serentak tak hanya diikuti oleh kaum laki-laki, tapi juga kalangan perempuan. Meskipun, persentasenya masih jauh lebih kecil dibandingkan partisipasi laki-laki di ranah politik.

Persoalan lainnya, perempuan yang terpilih dalam pesta demokrasi tingkat daerah tersebut, mayoritas masih berasal dari kalangan yang dekat dengan lingkaran kekuasaan. Hal tersebut terungkap dari Hasil Riset Pilkada 2018 yang diberi tajuk “Patriarkisme Politik di Indonesia: Studi Komparatif Pilkada Serentak 2015, 2017, dan 2018” yang dipaparkan oleh Kepala Unit Demokrasi – Politik SATUNAMA, Kristina Viri, dalam diskusi dan Launcing Hasil riset tersebut di kawasan Kotabaru Yogyakarta, Rabu (15/8/2018).

Berdasarkan riset tersebut, tingkat partisipasi perempuan dalam Pilkada 2018 hanya 9% atau 94 perempuan dari total 1.044 calon anggota legislatif. Persentase itu meningkat jika dibandingkan Pilkada 2017 yang persentasenya 7,3% atau 45 perempuan dari total 620 caleg, dan Pilkada 2015 angkanya 7,4% atau 123 perempuan dari 1.644 caleg.

Meskipun tingkat partisipasi perempuan meningkat, namun angka tersebut masih jauh dari harapan. namun jika melihat dari ketentuan Undang-undang No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Parpol) mengamanatkan 30% keterwakilan perempuan dalam ranah politik. Sekaligus menyebut bahwa setiap tiga bakal calon yang diajukan oleh Parpol terdapat sekurang-kurangnya satu orang perempuan.

Sementara untuk keterpilihan kandidat perempuan dan memiliki hubungan dengan lingkar kekuasaaan dalam Pilkada 2018 sebanyak 42%. Angka itu meningkat drastis dibandingkan Pilkada 2017 (24%), dan Pilkada 2015 (23%).

“Perempuan kandidat dalam Pilkada serentak tahun 2015, 2017, dan 2018 menghadapi tantangan ganda dalam arena Politik,” kata Kristina. Pertama, struktur politik patriarki yang berujung pada tidak diprioritaskannya perempuan dalam kandidasi politik. Kedua, elitisme politik yang mengharuskan perempuan berkompetisi, baik dengan aktor laki-laki maupun sesama perempuan dengan modal finansial, politik, dan sosial yang kuat.

Ranny Widawati selaku Ketua Kaukus Perempuan Parlemen DPRD DIY berpendapat bahwa memang tantangan perempuan itu tidak mudah untuk berkiprah di ranah politik. Pihaknya mencontohkan, masih adanya stigma negatif terhadap para perempuan yang berkiprah di ranah publik dan pulang malam hari.

“Saya termasuk merasa gagal dalam mengkader perempuan-perempuan yang berkualitas,” sesal Rany yang mengaku telah berkiprah di dunia politik sejak 16 tahun terakhir.

Sedangkan Dosen Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Dewi Candraningrum yang fokus pada studi filsafat feminisme menyatakan, posisi perempuan yang berada di kelas kedua karena memang Negara tidak didesain untuk ibu.

“Keberhasilan emansipasi perempuan di ruang publik itu tidak akan ada tanpa emansipasi laki-laki di ranah domestik,” tegasnya. (sutriyati)