Aksi mahasiswa di DPRD DIY (20/10/2016) (Anisatul Umah/kabarkota.com)
YOGYAKARTA (kabarkota.com) – Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), dan beberapa organisasi intra kampus yang tergabung dalam Aliansi Poros Tengah menggelar demonstrasi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Mereka memperingati 2 tahun pemerintahan Jokowi-JK.
Massa aksi menuntut penghapusan tax amnesty karena dianggap hanya akan menguntungkan kapitalis, namun merugikan kaum buruh dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia. Mereka juga menuntut pemerintah untuk mengusut tuntas pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).
Dalam konteks pendidikan, mahasiswa meminta adanya pembenahan kualitas pendidikan dari daerah-daerah yang tertinggal, serta mengedepankan kompetensi lokal untuk kualitas sumber daya manusia yang mampu bersaing.
Koordinator Lapangan sekaligus anggota dari HMI MPO, Ikmal Yasir mengatakan bahwa pemerintahan Jokowi-JK telah gagal menyejahterakan rakyatnya. Aksi ini sebagai bentuk bahwa mahasiswa Islam di Yogyakarta sangat merespon atas segala kebijakan dari Jokowi-JK.
“Titik tekan dari aksi kami adalah mengoreksi pada titik Nawacita yang dijanjikan Jokowi. Kami ingin koreksi ini disampaikan melalui DPRD DIY,” ungkapnya di Yogyakarta, Kamis (20/10/2016).
Perwakilan DPRD DIY, Imam Sujangi yang menemui massa aksi berjanji akan menyampaikan tuntutan mahasiswa ke anggota DPRD yang berwenang. Ia beralasan bahwa tidak ada anggota DPRD yang bisa menemui massa aksi karena sedang di luar kota.
“Anggota DPRD sedang keluar kota, tanpa rapat tidak mungkin memberi keputusan,” jelasnya.
Ia mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki kewenangan dalam semua tuntutan mahasiswa. Imam berharap agar dalam dari segala koreksi akan menjadikan Indonesia yang lebih baik.
” Saya berjanji akan menyampaikan ke pimpinan,” pungkasnya. (Rep-04/Ed-01)
