Peringati Hari Tani, Ini Tuntutan Berbagai Elemen Mahasiswa di Yogyakarta

Aksi unjuk rasa Aliansi Gempa di halaman gedung DPRD DIY, Senin (24/9/2018). (sutriyati/kabarkota.com)

YOGYAKARTA (kabarkota.com) – Lahirnya Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (UU PA) yang disahkan pada 24 September 1969 menjadi sejarah Hari Tani Nasional. Pasalnya, momen ini menandai tidak berlakunya lagi perangkat hukum perdata barat, hukum swapraja dan politik agraria Belanda, yakni Agrarische Wet 1870.

Terbitnya UU PA ini sejatinya juga dimaksudkan untuk menjamin pemerataan hak atas tanah, serta memberikan kepastian hukum yang berpihak pada rakyat yang berkebudayaan agraris, dalam memanfaatkan bumi, air, dan ruang angkasa.Dengan kata lain, UU PA merupakan pelaksanaan mandat cita-cita nasional untuk mewujudkan masyarakat yang berdaulat, adil, dan makmur. Salah satunya melalui reforma agraria

Reforma agraria adalah salah satu upaya untuk mengatur ulang struktur kepemilikan lahan yang timpang dan dalam pelaksanaannya menimbulkan konflik dan sengketa. Di era pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla (Jokowi – JK), reforma agraria juga dijadikan salah satu program prioritas.

Namun, mirisnya, meski UU PA telah diterapkan sejak puluhan tahun itu, permasalahan pertanahan dan pertanian tak kunjung terselesaikan di Indonesia yang disebut-sebut sebagai Negara Agraris ini.

Karenanya, pada peringatan Hari Tani 2018 ini, ratusan mahasiswa Yogyakarta dari berbagai elemen, Senin (24/9/2018) menggelar aksi unjuk rasa, dengan melakukan longmarch, dari Taman Parkir Abubakar Ali hingga ke titik nol KM Yogyakarta, untuk menyuarakan aspirasi mereka terkait keprihatinan atas persoalan agraria, yang juga terjadi di Yogyakarta.

Setidaknya ada dua kelompok yang menggelar aksi unjuk rasa tersebut, dan “mampir” ke kantor DPRD DIY, untuk menyuarakan tuntutan, sekaligus menemui para anggota dewan. Kedua kelompok itu, Aliansi Gerakan Mahasiswa Peduli Agraria (Gempa), dan Aliansi Peduli Petani (API).

Baca Juga:  Menteri Agama Bagi-bagi Beasiswa Santri di Yogyakarta

Aliansi Gempa Desak Impor Pangan Dihentikan

Di halaman Gedung DPRD DIY, Aliansi Gempa yang terdiri dari BEM SI DIY, LBH Yogyakarta, ISMPI, Pembebasan Sanggili, AMP, FHH-HIMAGRI, dan KBN ini menyampaikan 12 poin tuntutan, yang diantaranya desakan stop impor pangan, dan mewujudkan swasembada beras.

“Kami sangat menekankan pada polemik kebijakan impor pangan dan simpang siur data pangan di lembaga-lembaga pemerintah,” tegas Rasyid kepada kabarkota.com, di sela-sela aksinya.

Berdasarkan data Kementerian Pertanian, pada bulan Januari diprediksi produksi GKG sebanyak 4.5 juta ton atau setara dengan 2.8 juta ton beras. Menurut Rasyid, jika dibandingkan dengan konsumsi beras yang berkisar 2.4-2.5 juta ton, maka ada surplus beras sekitar 300 ribu ton beras, pada bulan Februari. Ditambah lagi dengan produksi GKG yang juga diperkirakan naik hingga mencapai 8.6 juta ton di akhir kuartal kedua tahun 2018 ini.

Dengan data tersebut, lanjutnya, Indonesia seharusnya tak memerlukan impor beras lagi, dan bahkan bisa menuju ke swasembada pangan. Namun yang terjadi, pada bulan Januari – Februari 2018 lalu, pemerintah melalui Kementerian Pertanian megimpor 500 ribu ton beras dari Vietnam dan Thailand, dengan dalih untuk menjaga kestabilan harga beras di tingkat pedagang, yang sudah melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) ketika itu.

Lebih mengherankan lagi, karena pada bulan Agustus – September 2018, pemerintah justru mengumumkan kuota impor beras ditambah satu juta ton. Sementara, Bulog masih memiliki pasokan beras yang melimpah.

Baca Juga:  Rekrutmen PPPK sudah Dibuka

Selain itu, aliansi Gempa juga meminta agar pemerintah menghentikan pendekatan militeristik dalam upaya penyelesaian konflik agraria. Mengingat, di tahun 2017 tercatat ada 13 korban meninggal dunia dan ratusan orang lainnya menjadi korban premanisme. Kemudian di tahun 2018, ada 369 orang dikriminalisasi dengan dijerat pasal-pasal karet, 224 orang dianiaya termasuk kaum perempuan, serta 13 orang meninggal dunia, yang enam diantaranya tertembak.

API Soroti Intervensi Bank Dunia dan Pembangunan Bandara NYIA

Sementara di sudut lain, ratusan massa API juga meneriakkan 10 poin tuntutan, yang dua diantaranya desakan pencabutan intervensi bank dunia dalam skema reforma agraria di pemerintahan Jokowi – JK, serta penghentian proyek pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Kulon Progo.

Koordinator umum API, Hasan Al Khaib menganggap, semangat reforma agraria dalam UU PA di rezim sekarang hanya sebatas program pembagian sertifikat tanah kepada sebagian masyarakat yang itu dananya disinyalir dari stimulus bank dunia, yang tujuan dibaliknya adalah skema transaksi jual beli tanah dalam skala besar untuk kepentingab investor padat modal.

Itu, sebut Hasan, terbukti dengan tingginya angka penggusuran, perampasan, dan alih fungsi hutan yang semakin parah di era sekarang, dibandingkan era sebelumnya. Sebagai perbandingan, data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), pada era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), khususnya sepanjang tahun 2012 – 2013 tercatat 567 kasus konflik agraria. Sedangkan di era Jokowi, di tahun 2014 – 2017 saja, sudah terdapat 1.833 kasus.

Di Yogyakarta, sejak diberlakukannya UU Keistimewaan DIY, laporan Jogja Darurat Agraria juga mencatat, lebih 20 konflik agraria yang menyebabkan penggusuran dan perampasan lahan rakyat, ternasuk salah satunya konflik agraria dalam proses pembangunan bandara baru di Kulon Progo.

Baca Juga:  Catatan Walhi Yogya tentang Isu Lingkungan dalam Debat Capres Putaran 2

Dengan luasan 637 hektar, proyek pembangunan NYIA yang ditargetkan bisa beroperasi pada April 2019 mendatang ini telah menggusur 11.501 jiwa di enam desa di lokasi pembangunan tersebut.

Janji Anggota Dewan DIY

Arif Noor Hartanto, selaku perwakilan dari anggota DPRD DIY yang sempat menemui massa aksi Aliansi Gempa berjanji, dalam waktu maksimal satu bulan, pihaknya akan menyampaikan 12 poin tuntutan tersebut ke pihak-pihak terkait, di pemerintah pusat karena sebagian tuntutan mereka, kewenangannya berada di tingkat nasional.

Sedangkan terkait dengan beberapa tuntutan yang berkaitan langsung dengan pemerintah daerah, Arif menegaskan, pihaknya berupaya untuk menindaklanjutinya, dengan baik.

“Kita sebenarnya sudah mempunyai Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian berkelanjutan. Hanya saja, kalau di tingkat kabupaten/kota banyak meloloskan lahan-lahan produktif untuk dialihfungsikan di luar pertanian, tentu itu akan menjadi sangat mengkhawatirkan,” ucap Arif kepada kabarkota.com usai menemui massa aksi.

Menyinggung soal pembangunan bandara NYIA, Arif juga menyatakan bahwa pada dasarnya pihaknya tak berkeberatan selama permasalahan-permasalahan yang menyertainya diselesaikan secata tuntas terlebih dahulu. Sebab, menurutnya masih banyak persoalan yang hingga kini belum dapat diselesaikan.

Sementara terkait rencana pemerintah mengoperasikan bandara NYIA pada April 2019 mendatang, Arif menegaskan, “Ini yang harus hati-hati Ketika membangun bandara dengan konstruksi fisik yang sebesar itu, kalau dipaksakan dalam tempo hanya beberapa bulan, maka akan sangat beresiko gagal konstruksi dan itu yang harus dihindarkan.” (sutriyati)