Ratusan mahasiswa UPN Veteran Yogyakarta menggelar aksi unjuk rasa di halaman gedung rektorat, Senin (9/5/2016). (Sutriyati/kabarkota.com)
SLEMAN (kabarkota.com) – Presiden Mahasiswa (Presma) Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Yogyakarta, Aris tak mampu membendung emosinya ketika menyampaikan tuntutan terkait Uang Kuliah Tunggal (UKT) di hadapan Wakil Rektor (Warek) III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Singgih Saptono, di gedung rektorat UPN Veteran Yogyakarta, Senin (9/5/2016).
Aris mengaku sedih karena banyak orang tua mahasiswa, khususnya angkatan 2015 yang merasa tercekik dengan mahalnya UKT di kampus tersebut.
“Setidaknya 10 orang tua mahasiswa sempat menangis di depan saya, sehingga mereka tidak jadi kuliah di kampus ini,” ujarnya sembari terisak.
Biaya tersebut, lanjut Aris belum termasuk adanya pungutan liar sebesar Rp 60 ribu per mahasiswa di jurusan geofisika dan biologi, dengan dalih untuk biaya praktikum.
Pihaknya juga menilai, selama ini pihak kampus tidak transparan atas pengelolaan kampus, termasuk masalah keuangan sehingga banyak menimbulkan berbagai gejolak di kalangan mahasiswa. Terlebih, selama ini mahasiswa juga tidak pernah dilibatkan dalam pengambilan kebijakan di lingkungan kampus.
“Birokrasi UPN harus buka mata. Ini kampus negara,” tegasnya.
Selain menyuarakan tentang mahalnya biaya pendidikan, ratusan mahasiswa UPN dari lima fakultas tersebut juga menuntut adanya demokratisasi kampus, dengan melibatkan mahasiswa dalam setiap pengambilan keputusan kebijakan, peningkatan pelayanan utamanya menyangkut kualitas tenaga didik, pemberian kompensasi bagi mahasiswa yang menunggak biaya kuliah variabel, dan legalisasi organisasi kampus pasca UPN dijadikan sebagai Perguruan Tinggi Negeri (PTN).
Menanggapi berbagai tuntutan tersebut, Singgih Saptono, Wakil Rektor III yang menemui para demonstran berjanji akan mengakomodir tuntutan para mahasiswa tersebut, hanya saja pihaknya butuh waktu untuk merealisasikan aspirasi mahasiswa itu.
Sementara Harsono selaku Dekan FTM UPN Veteran tak menampik adanya pungutan sebesar Rp 60 ribu untuk praktikum di Kulon Progo. Namun, pihaknya mengklaim bahwa pungutan sengaja dilakukan karena dana dari UPN belum turun. Sebab menurutnya, dalam proses UPN menjadi PTN, dana tidak bisa langsung, dicairkan, karena sekarang harus melalui KPPN dengan maksimal pengambilan Rp 200 juta per universitas.
Namun, pihaknya berjanji akan segera mengembalikan pungutan tersebut jika nantinya dana dari Negara telah turun.
Para mahasiswa mengancam, jika dalam tempo satu minggu tidak ada kejelasan realisasi janji-janji tersebut, maka mereka akan kembali berdemonstrasi dengan jumlah massa yang lebih banyak. (Rep-03/Ed-03)
