Permohonan Pembatalan Syarat “Istri” Dikabulkan MK, Ini Respon Sultan HB X dan GKR Hemas

Ilustrasi: Sri Sultan Hamengku Buwono X (kiri), GKR Hemas (tengah), dan Yoeke Indra Agung Indra Laksana (kanan), saat menghadiri Kenduri Rakyat di pasar Beringharjo Yogyakarta, Kamis (31/8/2017). (sutriyati/kabarkota.com)

YOGYAKARTA (kabarkota.com) – Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X menyambut positif keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan permohonan Pengujian Pasal 18 Ayat (1) Huruf m Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan (UUK) DIY, pada Kamis (31/8/2017).

Menurut Sultan, pembatalan pasal tersebut membuktikan bahwa Negara tidak membeda-bedakan hak antara laki-laki dan perempuan, khususnya untuk menjadi Gubernur DIY.

“Ora ono kaitane karo paugeran wong iki Gubernur kok (Tidak ada kaitannya dengan paugeran karena ini menyangkut persyaratan untuk menjadi Gubernur kok),” tegas Sultan kepada wartawan, usai menghadiri Kenduri Rakyat di pasar Beringharjo Yogyakarta, Kamis (31/8/2017).

Karenanya, Sultan juga berharap semua pihak, termasuk kerabat keraton bisa menerima keputusan MK tersebut.

Hal senada juga disampaikan istri Sultan, Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas, yang menyatakan bahwa pasca putusan MK itu, siapapun calon gubernur DIY nantinya tidak lagi berkewajiban untuk menyerahkan persyaratan daftar riwayat hidup yang memuat istri, sebagaimana sebelumnya.

Sementara ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY, Yoeke Indra Agung Laksana mengaku, pihaknya belum bisa memastikan terkait kemungkinan adanya perubahan dalam Perdais, termasuk peluang raja perempuan di keraton Yogyakarta. Mengingat, dewan harus terlebih dahulu melakukan pengkajian bersama dengan pakar hukum.

“Sebenarnya, kontekstual itu belum menjadi kebutuhan yang urgen untuk saat ini. Jadi, kita wait and see,” tegas Yoeke.

Sebelumnya, kuasa hukum Pemohon, Irmanputra Sidin dalam siaran persnya mengatakan bahwa akhirnya MK mengabulkan seluruhnya permohonan perkara Nomor 88/PUU-XIV/2016 Perkara Pengujian Pasal 18 Ayat (1) Huruf m Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan DIY.

Irman juga menganggap, dengan dibatalkannya pasal yang diujikan menyangkut syarat Gubernur dan Wakil Gubernur soal melampirkan daftar riwayat hidup yang seolah harus laki-laki menjadi gubernur itu, maka Negara telah menhapus diskriminasi raja keraton Yogyakarta harus laki-laki.

“Konstitusi memberikan karpet merah yang lebar kaum perempuan menjadi pemimpin, raja atau semacamnya,” anggapnya. (Ed-03)

SUTRIYATI