Pimpinan UGM Sikapi aksi Unjukrasa Tendik

Ilustrasi (dok. kabarkota.com)

SLEMAN (kabarkota.com) – Belum cairnya Tunjangan Kinerja (Tukin) bagi para Tenaga Pendidik (Tendik) di UGM hingga kini membuat sebagian karyawan di universitas tersebut sempat menggelar aksi unjukrasa untuk meminta kejelasan terkait hak mereka.

Menanggapi adanya aksi protes tersebut, Wakil Rektor Bidang SDM dan Aset UGM, Budi Santoso Wignyosukarto menyatakan, selama ini, UGM sebagai institusi pendidikan selalu menerapkan asas musyawarah mufakat tanpa harus menerjang peraturan dan kedisiplinan.

Pihaknya juga berdalih, tak akan mengambil keputusan yang melanggar peraturan maupun keputusan karena “tekanan” yang bersifat menghasut dan memutar balikan data dan fakta.

Terlebih, lanjut Budi, sejak awal pihaknya berkomitmen untuk tetap memperjuangan pencairan tukin bagi PNS Tendik di UGM. Meskipun sebenarnya UGM tidak lagi diklasifikasikan sebagai PTN yang mendapat jatah Tukin. Mengingat, sejak keluarnya UU No. 12 Tahun 2012 UGM sudah dicanangkan menjadi PTN Berbadan Hukum (PTNBH).

Baca Juga:  Beredar Tarif Biaya Tilang Terbaru, Begini Klarifikasi dari Kepolisian

“Meskipun demikian, kami masih memperjuangkan agar Tendik UGM juga mendapat Tukin, karena status UGM masih pada masa transisi antara status PTN BLU menjadi status PTNBH,” lanjut Mantan Koordinator Kopertis Wilayah V DIY tersebut seperti dikutip laman UGM, Senin (18/4/2016).

Status PTNBH, imbuhnya, baru resmi jika semua proses pendukungnya sudah selesai dilakukan, seperti proses pemisahan aset selain tanah sudah dilakukan. Namun kenyataannya, proses pemisahan aset baru ditetapkan pada Maret 2016, walaupun berlaku surut sejak Januari 2015.

Setelah itu, Budi menambahkan, akhirnya UGM mendapatkan Tukin tahap I untuk periode Juli-Desember 2013. Selanjutnya, ada lagi usaha untuk memperjuangkan Tukin tahap II periode Januari-Juli 2014 yang akhirnya turun pada 2015 dengan penyesuaian kelas jabatan dan pengurangan dengan mempertimbangkan insentif yang pernah diterima dari UGM.

Baca Juga:  Kurikulum 2013 Masih Akan Berlaku di Ribuan Sekolah Ini

Khusus untuk pencairan Tukin semester II 2014 itu, menurutnya, UGM telah mengirimkan surat kepada Sekretaris Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan Menteri Keuangan RI namun belum berhasil.

“Upaya ini memang belum berhasil mencairkan Tukin semester II,”imbuhnya.

Ia menjelaskan bahwa Tukin diatur dalam PP No.88 Tahun 2013. Di pasal 2 tertulis “Kepada pegawai yang mempunyai jabatan tertentu di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, selain diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulan”.

Dengan demikian, Tukin ini merupakan tunjangan di luar gaji pokok yang diberikan oleh pemerintah dengan dana APBN kepada para Tenaga Kependidikan. Sebelum ada tukin, tenaga kependidikan di UGM telah mendapatkan beberapa macam tunjangan dan insentif, baik dari universitas maupun dari fakultas.

Baca Juga:  Menteri Anies Tak akan Cabut Kurikulum 2013

Tukin diberikan berdasarkan kelas jabatan PNS dan dilihat dari presensinya. Sementara itu, tunjangan yang diberikan oleh UGM selama ini dipertimbangkan juga menurut beban kerja dan kinerja pegawai.

“Sementara jika memberlakukan Tukin, semua pegawai dengan kelas jabatan yang sama akan mendapat besaran tunjangan yang sama, meskipun beban kerja mereka berbeda,”paparnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Administrasi FEB UGM, Agus Ridwan menambahkan, pihak fakultas sudah memberikan informasi terkini tentang Tukin kepada para pegawai dengan cara mereka masing-masing. Pihak Tendik FEB UGM, kata Agus, tetap menunggu hasil telaah dan kajian dari pemerintah terkait Tukin tersebut.

Senada dengan Agus, Kepala Kantor Administrasi Sekolah Pascasarjana, Paryana juga berharap, agar Tendik di UGM mengikuti proses pencairan Tukin sambil menunggu hasil kajian dari aspek legal maupun keuangan. (Rep-03/Ed-03)