Plastik Berbayar, Ini Sikap Pemkab Sleman

Ilustrasi (liputan6.com)

SLEMAN (kabarkota.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman baru akan mulai menentukan sikap terkait himbauan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang kantong plastik berbayar. Sikap yang diambil mulai dari sosialisasi, mengeluarkan surat edaran, hingga membuat regulasi.

Untuk itu, Pemkab Sleman melibatkan tiga instansi yang terkait, diantaranya Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Disperindagkop), Dinas Pasar, dan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Sleman.

Kepala Disperindagkop Sleman, Pustopo menuturkan, pihaknya mendukung secara penuh himbauan tentang plastik berbayar. Untuk itu, ia akan mengajak serta produsen plastik yang ada di Sleman agar berpartisipasi menanggulangi masalah plastik.

“Saat ini kita masih dalam tahap sosialisasi. Nanti kita akan libatkan semuanya, termasuk pengusaha UKM (usaha kecil menengah) yang dapat membantu,” ujar Pustopo, di kompleks Pemkab Sleman, Kamis (24/2/2016).

Baca Juga:  Di Balik Anomali Kemiskinan di DIY

Pada kesempatan yang sama, Kepala BLH Sleman, Purwanto menilai, usaha untuk menanggulangi masalah plastik di Sleman sangat penting. Mengingat seringnya kesalahan yang dilakukan masyarakat dalam menanggulangi plastik.

“Plastik itu tidak boleh dibakar. Asapnya 350 kali lebih berbahaya daripada asap rokok. Bisa menyebabkan kanker,” katanya.

Disamping itu, Purwanto menyatakan, plastik merupakan komponen paling besar dari keseluruhan sampah yang dihasilkan di Kabupaten Sleman. Dari 2.733,3 meter kubik sampah per hari, lebih dari 60 persennya adalah sampah plastik.

Baca Juga:  Ribuan Bakpia Diarak Keliling Yogyakarta

Untuk itu, BLH Sleman akan ikut serta dalam usaha menentukan regulasi terkait plastik berbayar.

“Kami memang tidak bisa memberi sanksi kepada ritel modern yang tidak menerapkan, karena belum ada Perda khusus tentang ini. Tapi kami bisa memberi tekanan, karena nanti sifatnya adalah himbauan yang ditekankan,” ucapnya.

Salah satu strategi untuk menekan perusahaan, lanjut Purwanto, adalah dengan memasukan biaya plastik ini dalam dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang harus ditanggung perusahaan ritel modern.

Sementara itu, Kepala Dinas Pasar Sleman Tri Endah Yitnani menginginginkan kebijakan plastik berbayar kedepannya juga bisa diterapkan pada pasar tradisonal. Mengingat tingginya jumlah penggunaan plastik di pasar tradisonal.

Baca Juga:  Tarif Kereta Api Turun

“Setiap hari ada 20 ton plastik di 41 pasar yang ada di Sleman. Memang harus ada regulasi yang tepat untuk mengatasi ini, dan butuh waktu paling tidak lima tahun untuk merubah kebiasaan di masyarakat,” kata Endah.

Ia juga menambahkan, jika memang bertujuan untuk mengendalikan penggunaan plastik, harga yang diberlakukan harus cukup untuk membuat orang berpikir ulang membeli plastik.

“uang Rp 200 itu tidak ada artinya. Tidak akan terlalu berpengaruh. Paling tidak Rp 1000,” tutur Endah. (Ed-03)

Kontributor: Januardi