Polemik Kenaikan PBB Hingga 400 Persen, Ini Penjelasan Walikota Yogyakarta

Spanduk Penolakan Kenaikan PBB di depan gedung DPRD Kota Yogyakarta, Senin (2/3/2020). (dok. kabarkota.com)

YOGYAKARTA (kabarkota.com) – Puluhan warga, Senin (2/3/2020), mendatangi kantor DPRD Kota Yogyakarta. Kedatangan mereka kali ini untuk mengawal Rapat Konsultasi antara DPRD dengan Walikota Yogyakarta terkait Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 400%.

Selain datang berbondong-bondong, warga juga membentangkan spanduk bertuliskan “Tolak Kenaikan PBB” di depan Gedung DPRD Kota Yogyakarta

Salah seorang warga kota Yogyakarta, Suwanti mengaku, dirinya sengaja ikut datang ke gedung wakil rakyat tersebut karena mendapat undangan melalui Whatsapp Group (WAG) untuk menghadiri agenda rapat tersebut. Namun, ia tak menjelaskan lebih lanjut siapa pihak yang menyampaikan undangan melalui grup tersebut.

Suwanti mengungkapakn, PBB yang harus ia bayarkan pada tahun 2020 ini naik hingga 100% dibandingkan tahun sebelumnya.

Baca Juga:  Jelang Pilpres 2019, AJI Imbau Jurnalis tetap Independen & Profesional

Perempuan 62 tahun ini mengungkapkan, tanah dan bangunan yang ia tempati merupakan warisan dari orang tuanya, dengan luasan sekitar 450 meter persegi dan masih ditempati beberapa kepala keluarga.

Menurutnya, kenaikan PBB hingga dua kali lipat tersebut sangat memberatkan masyarakat. Terutama bagi keluarganya yang masih harus patungan untuk membayar PBB setiap tahunnya. Untuk itu, Suwanti meminta agar Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta mempertimbangkan keberatan warga.

“Harapan saya, PBB untuk tanah warisan tidak ditetapkan berdasarkan harga jual tanah,” kata pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) ini kepada wartawan.

Pertemuan Warga dengan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Yogyakarta usai rapat konsultasi, Senin (2/3/2020). (Dok. Kabarkota.com)

Sementara dalam Rapat Konsultasi, Walikota Yogyakarta, Haryadi Suyuti menjelaskan, kenaikan PBB didasarkan pada tiga hal. Pertama, ada tambahan luas tanah dan bangunan. Kedua, terdapat perkembangan wilayah yang secara ekonomi berkembang pesat. Ketiga, adanya kecenderungan kenaikan nilai tanah.

Baca Juga:  LKY: Masyarakat Menunggu Program Kompensasi

Namun menurutnya, kenaikan pajaknya bervariasi. Dari 95.273 Wajib Pajak di Kota Yogyakarta sebanyak 52.086 WP (54.67%) naik di bawah 100%. WP yang mengalami kenaikan antara 100% – 200% sebanyak 11.360 WP (11.92%); naik 200% – 300% sejumlah 1.756 (1.84%); naik 300% – 400% sebanyak 165 WP (0.17%), dan WP yang naiknya di atas 400% jumlahnya 51 orang (0.05%). Sedangkan 870 WP (0.91%) ketetapan PBB-nya Rp 10.000, dan sebanyak 28.985 WP (30.42%) tidak mengalami kenaikan.

“Tidak semua WP di Kota Yogyakarta mengalami kenaikan sebesar 400%,” dalih Walikota.

Kenaikan PBB ini, lanjut Haryadi, tertuang dalam Peraturan Walikota (Perwal) Kota Yogyakarta No. 96 Tahun 2019 dan Keputusan Walikota Yogyakarta No 515 Tahun 2019. Termasuk, untuk pengajuan stimulus (keringanan pajak).

Baca Juga:  Ketua KPK ajak Publik Kawal 10 Nama Capim

Haryadi menambahkan, hingga saat ini telah ada sekitar 4.000 WP yang sudah membayar, dan 100 WP telah mengajukan stimulus.

Ketua DPRD Kota Yogyakarta, Danang Rudiyatmoko meminta agar Komisi A dan Komisi B agar segera melakukan rapat koordinasi untuk merumuskan rekomendasi sebelum ada tindak-lanjut berupa keputusan resmi.

Selain itu, pihaknya juga mendesak agar Badan Pertanahan Nasional (BPN) juga harus segera memunculkan peta bidang tanah yang lebih valid, sehingga bisa menjadi dasar penghitungan PBB bagi masing-masing WP. (Rep-01)