Politik Lokal Tingkatkan Kerentanan Ancaman Bencana di Daerah

Ilustrasi (dok. istimewa)

JAKARTA (kabarkota.com) – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebut politik lokal yang menyebabkan izin usaha pertambangan di hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) merebak serta minimnya pendanaan untuk pengurangan risiko bencana, dan terbatasnya staf professional yang di tempatkan pada jabatan-jabatan strategis dan lainnya memicu kerentanan ancaman bencana alam, khususnya banjir dan tanah longsor di daerah.

“Hujan adalah pemicu terjadinya banjir dan longsor. Namun faktor yang paling berperan menyebabkan banjir dan longsor adalah faktor antropogenik atau pengaruh ulah manusia,” kata Sutopo Purwo Nugroho, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB sebagaimana dilansir laman BNPB, baru-baru ini.

Makin rusaknya lingkungan seperti meluasnya lahan kritis, daerah aliran sungai kritis, rendahnya persentase ruang terbuka hijau dan hutan, berkembangnya permukiman di dataran banjir, pelanggaran tata ruang, buruknya pengelolaan sampah, sedimentasi, budidaya pertanian di lereng-lereng perbukitan atau pegunungan tanpa kaidah konservasi, dan lainnya, lanjut Sutopo, telah menyebabkan wilayah makin rentan terhadap banjir dan longsor.

Baca Juga:  Pembubaran Sedekah Laut, JPW Desak 3 Lembaga ini "Turun" ke Yogya

BNPB mencatat, dari 1 Januari 2016 hingga 12 Februari 2016, telah terjadi bencana banjir, longsor dan puting beliung di 290 kabupaten/kota di Indonesia. Dampaknya, 45 orang meninggal dunia, 48 orang luka-luka, hampir satu jiwa mengungsi, dan ribuan rumah rusak.

Sementara untuk banjir, terjadi 122 bencana di 23 provinsi, dengan jumlah korban 14 orang meninggal dunia, lebih dari 946 ribu jiwa mengungsi, 1.767 rumah rusak, puluhan ribu rumah terendam banjir dam 281 bangunan fasum rusak.

Baca Juga:  Tampung Pengungsi Rohingya, Ini Tantangan Berat Indonesia

Begitu pula dengan longsor, terjadi 65 kali di 12 provinsi yang menyebabkan 29 orang tewas, 11 orang luka, 1.319 orang mengungsi dan 387 rumah rusak. Puting beliung juga terjadi 103 kali di 17 provinsi yang menyebabkan 2 orang tewas, 34 orang luka, 779 jiwa mengungsi dan 1.660 rumah rusak.

Untuk itu, Sutopo mengklaim, pihaknya telah mendistribusikan dana siap pakai Rp 150 milyar ke sejumlah BPBD yang memiliki daerah rawan banjir dan longsor. Perkuatan logistik dan peralatan seperti kendaraan, tenda, makanan siap saji, obat-obatan, alat SAR, radio komunikasi, pembangunan pusat pengendali operasi, peralatan dapur umum dan lainnya dilakukan untuk memperkuat buffer stock di BPBD.
“Pelatihan dan peningkatan kapasitas juga dilakukan kepada personil-personil BPBD,” ungkapnya.

Baca Juga:  Hampir 19 Tahun, Polisi Belum Mampu Ungkap Kasus Udin

Sedangkan saat darurat banjir longsor, BNPB memberikan bantuan penanganan darurat untuk penyelamatan, pertolongan, dan pemenuhan kebutuhan darurat serita perbaikan kerusakan darurat dengan bantuan dana siap pakai sebesar Rp 3 milyar, yang diberikan ke masing-masing daerah sebesar Rp 250 juta. (Rep-03/Ed-03)