Media Breafing Inclusive Cities, di Yogyakarta, Rabu (18/5/2016). (sutriyati/kabarkota.com)
YOGYAKARTA (kabarkota.com) – Pada tahun 2016 ini, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) akan menggelar sidang 20 tahunan, Habitat III di Quito, Equador, pada 17 – 20 Oktober 2016 mendatang. Karenanya, Majelis Umum PBB menunjuk Indonesia tuan rumah Komite Persiapan ke-3 (PrepCom3), pada 25 – 27 Juli 2016 di Surabaya.
Ketua tim PrepCom3, Ruchyat Deni Djakapermana menjelaskan, Habitat III merupakan agenda PBB tentang pemukiman dan pembangunan perkotaan berkelanjutan, untuk memastikan komitmen bersama menuju pembangunan perkotaan yang berkelanjutan.
“Baru pertama kali PBB mengadakan hajatan dunia di Negara yang tak punya kantor sekretariatnya,” kata Ruchyat dalam Media Breafing Inclusive Cities, di Yogyakarta, Rabu (18/5/2016).
PrepCom3 ini, lanjutnya, merupakan pertemuan persiapan terakhir dan terpenting menuju Habitat III, untuk menggali masukan dan perspektif akhir dari berbagai negara dan stakeholder lainnya, terkait isu urbanisasi di kawasan yang harus ditangani dan menjadi masukan dalam New Urban Agenda (NUA) nantinya.
Pertemuan di Surabaya itu nantinya akan dihadiri sekitar 2.500 peserta, dari 193 negara.
Sementara, Bakti Setiawan selaku ketua Magister Perencanaan Pembangunan Kota dan Daerah UGM berharap, Indonesia tak sekedar menjadi tuan rumah yang baik dalam perhelatan dunia tersebut, melainkan juga mampu mempengaruhi NUA agar jangan sampai sekedar menjadi alat kolonialisasi dan kapitalisasi baru.
“Karena historisnya seperti itu, negara-negara berkembang dijadikan alat seperti itu,” sebutnya.
Koordinator jaringan Gusdurian yang juga duta masyarakat untuk SDG’s, Alissa Wahid menyebutkan, untuk mewujudkan inclusive cities (kota-kota inklusif) maka tantangannya menyangkut pemberantasan kemiskinan, kelaparan (zero hunger), kesetaraan gender, dan pendidikan inklusi.
“Dua puluh tahun ke depan, tenaga kerja yang sangat banyak akibat bonus demografi, jika tidak disiapkan dengan baik, maka akan tergeser oleh kapitalistik,” anggap Alissa.
Untuk itu, pihaknya berpendapat bahwa anak-anak muda sekarang harus disipakan menjai motor penggerak ekonomi untuk 20 tahun mendatang.
Sementara Kepala Bappeda Kota Yogyakarta, Edi Muhammad mengklaim, untuk mewujudkan Yogyakarta sebagai Kota inklusi, maka Pemerintah Kota (Pemkot) telah membangun lingkungan secara terbuka, termasuk pelayanan publik untuk semua lapisan masyarakat, pemberian perlindungan utamanya bagi lima kelompok rentan, serta jaminan kesetaraan pendidikan, melalui sekolah-sekolah inklusi di setiap jenjang. (Rep-03/Ed-03)
