PT KAI akan Tata Kawasan Pedestrian, Pedagang di Jalan Pasar Kembang Yogya Resah

Para pedagang kios di sisi utara jalan Pasar Kembang Yogyakarta mengadu ke LBH Yogyakarta, Selasa (4/7/2017) karena resah terkait rencana penataan kawasan pedestrian oleh PT KAI. (Sutriyati/kabarkota.com)

YOGYAKARTA (kabarkota.com) – Rencana PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasional (KAI Daops) 6 Yogyakarta untuk melakukan penataan kawasan pedestrian di sepanjang jalan Pasar Kembang (Sarkem) sisi utara yang akan dimulai Rabu (5/7/2017) besok, membuat para pedagang di kios-kios sekitar lokasi tersebut menjadi was-was. Terlebih, mereka telah menerima Surat Peringatan (SP) agar mengosongkan area, sebelum nantinya alat berat meluluh-lantaknya bangunan-bangunan kios di sepanjang jalan itu.

Karenanya, puluhan pedagang yang tergabung dalam Paguyuban Manunggal Karso, Selasa (4/7/2017), mengadu ke kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta. Ketua Paguyuban, Rudi Tri Purnama menyebut, ada 83 pedagang yang akan terdampak langsung atas rencana penataan kawasan pedestrian itu.

Rudi menyayangkan rencana penataan yang akan berdampak pada penggusuran lapak-lapak maupun kios-kios milik pedagang di jalan Sarkem. Mengingat, selama ini, bangunan-bangunan tersebut menjadi tempat bagi mereka untuk mengais rejeki, bahkan sejak bertahun-tahun yang lalu.

“Contohnya saya, dengan membuka toko kelontong, pendapatan kotor per hari sekitar Rp 2 juta – Rp 3 juta,” ungkap Rudi saat ditanya kabarkota.com, di kantor LBH Yogyakarta.

Menurutnya, PT KAI tak berhak menertibkan lapak dan kios para pedagang, meskipun dengan alasan untuk jalur pedestrian. Sebab, selain itu menjadi wewenangnya Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta, sebagian besar dari mereka juga telah mengantongi ijin dari dinas terkait, untuk melakukan aktivitas perniagaan di sana.

Amir Mustofa, salah satu penjual soto di Jalan Pasar Kembang mengaku, setiap harinya, ia harus mengeluarkan Rp 5.400 per kios untuk membayar retribusi kepada Pemkot. “Saya merasa resah, karena satu-satunya tempat untuk mencari nafkah ya cuma itu,” kata Amir.

Divisi Ekosob LBH Yogyakarta, Yogi Zulfadli menilai, SP yang dilayangkan PT KAI kepada para pedagang itu terkesan semena-mena. Dalam hal ini, Walikota Yogyakarta menjadi pihak yang bertanggung-jawab atas nasib lapak dan kios para pedagang yang akan terkena dampak penertiban.

“Kami meminta walikota turut bertanggung jawab atas peristiwa yang terjadi di sana (penertiban pedagang),” tegas Yogi.

Menanggapi tuntutan itu, Walikota Yogyakarta, Haryadi Suyuti saat ditemui di lokasi terpisah menyatakan, memang ada sebagian pedagang di sana yang memiliki ijin legal dari Pemkot. Hanya saja, terkait dengan masalah penataan kawasan, itu menjadi ranahnya PT KAI Daops 6 Yogyakarta.

“Bukan pindah, bukan digusur, tapi ditata, diakomodasi… Memang konsepnya penataan,” dalih Walikota.

Lebih lanjut, Haryadi menambahkan, perlunya sinkronisasi terkait data dan identitas pedagang resmi, sebagaimana yang diklaim oleh anggota paguyuban, guna memastikan kepemilikan kartu dari dinas terkait itu sebagai pedagang resmi atau penyewa lapak ataupun kios.

Sementara, Kepala PT KAI Daops 6 Yogyakarta, Hendy Helmy menegaskan, pihaknya tetap akan melaksanan proses penataan kawasan pedestrian di sisi utara jalan Sarkem, sesuai dengan rencana awal, mulai 5 Juli 2017 besok. Pihaknya mengklaim, telah menyampaikan beberapa kali SP kepada para pedagang namun selama ini terkesan diabaikan, sehingga SP pengosongan lahan dilayangkan, baru-baru ini.

“Itu semua (penataan) murni untuk pedestrian, tidak difungsikan untuk membangun fasilitas perdagangan,” tegasnya.

Sedangkan menyangkut nasib lapak dan kios pedagang, Helmy beranggapan bahwa itu menjadi kewenangan Pemkot Yogyakarta. (Rep-03)

SUTRIYATI