Pukat UGM Berharap Anggota Pansel KPK Bebas dari Afiliasi Parpol

Jumpa pers Pukat FH UGM terkait Pembentukan Pansel KPK, Kamis (16/5/2019). (dok. kabarkota.com)

SLEMAN (kabarkota.com) – Masa jabatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan berakhir pada tahun 2019. Itu artinya, pemerintah melalui Presiden harus segera membentuk Panitia Seleksi (Pansel) KPK, untuk menjaring nama-nama calon pimpinan baru di lembaga antirasuah tersebut.

Direktur Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Fakultas Hukum (FH) UGM, Zaenurrohman menilai, peran Presiden dalam menentukan nama-nama pansel menjadi sangat sentral.

“Komitmen Presiden Joko Widodo akan dilihat dari konfigurasi pansel,” kata Zaen dalam jumpa pers, di kantornya, Kamis (16/5/2019).

Untuk itu, pihaknya berpendapat bahwa ada beberapa syarat yang perlu menjadi pertimbangan Presiden dalam membentuk pansel. Pertama, unsur anggota pansel harus dari unsur-unsur pemerintah dan masyarakat, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang.

Syarat kedua, lanjut Zaen, anggota pansel harus orang-orang yang tak hanya memiliki keilmuan di bidang antikorupsi, namun juga mengenal KPK secara mendalam. Mengingat, selama ini banyak mendapatkan tantangan, baik dari luar maupun dari internal lembaganya sendiri.

Ketiga, presiden harus jeli dalam memilih anggota pansel yang bersih dari kepentingan manapun. “Pukat akan menolak, jika Presiden memilih pansel yang memiliki afiliasi parpol apapun,” tegasnya.

Sementara peneliti Pukat FH UGM, Yuris Rezha Kurniawan menambahkan, pansel KPK harus transparan. Pasalnya, pansel ini sebenarnya akan menjalankan tugas Presiden, dalam menjaring nama-nama calon pimpinan KPK untuk lima tahun ke depan. (Rep-01)