Pukat UGM: Capim KPK tak Laporkan LHKPN harus Dicoret

Konferensi Pers “Menentukan Nasib KPK,” di kantor Pukat UGM, Rabu (24/7/2019).
(dok. kabarkota.com)

SLEMAN (kabarkota.com) – Direktur advokasi Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM, Oce Madrill berpendapat bahwa Calon Pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak melaporkan Laporan Harga Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) harus dicoret dari daftar pencalonan.

“Kita memang mencari orang yang dalam Undang-undangnya memang tidak pernah melakukan perbuatan tercela,” tegas Oce dalam Konferensi Pers “Menentukan Nasib KPK,” di kantor Pukat UGM, Rabu (24/7/2019).

Loading...

Tiga kriteria umum calon Pimpinan KPK menurut syarat dan ketentuan UU itu, lanjut Oce, harus memiliki integritas, mempunyai pengetahuan tentang korupsi dan pemberantasan korupsi, serta independen.

Menurutnya, kepatuhan penyampaian LHKPN merupakan bagian dari indikator integritas bagi calon pimpinan KPK. Sebab, calon yang memiliki cacat integritas, justru akan mengancam kredibilitas KPK di masyarakat.

“Jika ada calon pimpinan KPK yang pernah disanksi etik, pernah disanksi administratif oleh lembaga apapun, maka dia juga tidak layak,” imbuh ahli hukum tata negara ini.

Sementara terkait dengan pimpinan KPK harus ada unsur dari kepolisian dan kejaksanaan, peneliti Pukat UGM, Zaenurrahman menjelaskan bahwa sebenarnya tidak ada keharusan untuk itu dalam UU KPK.

“Yang ada adalah pimpinan KPK otomatis menjadi penyidik dan penuntut umum,” ungkapnya.

Zaen justru menganggap, pimpinan KPK tidak semestinya diisi oleh penegak hukum. Mengingat, semangat awal pembentukan KPK itu untuk memacu penegak hukum lain agar lebih optimal dalam upaya pemberantasan korupsi.

Pihaknya khawatir, adanya unsur penegak hukum lain sebagai pimpinan KPK malah akan mengakibatkan munculnya konflik kepentingan. Misalnya, saat KPK menangani kasus yang melibatkan pihak dari institusi yang bersangkutan.

Selain itu, Pukat UGM berharap, Panitia Seleksi (Pansel) Capim KPK bersih dari intervensi mana pun, termasuk partai politik sehingga calon yang memiliki relai politik semestinya dalam proses seleksi tidak diloloskan. (Rep-02)