Pusham UII: Ada Indikasi Pelanggaran HAM dalam Kasus Tewasnya Siyono oleh Densus 88

Direktur Pusham UII, Eko Riyadi (paling kanan) saat menjadi narasumber dalam diskusi di Kantor Pusham UII, 16 Maret 2016.

YOGYAKARTA (kabarkota.com)- Direktur Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia Eko Riyadi menilai, tewasnya Siyono (39), terduga teroris asal Klaten, Jawa tengah, saat dibawa oleh Densus 88, terdapat indikasi pelanggaran HAM.

Menurut Eko, Amnesty Internasional pada tahun 2004 telah membuat aturan untuk mencegah penyalahgunaan kekuatan, ada kode perilaku polisi dalam menangani terduga tindak pidana. Yaitu aspek legalitas, necesitas (dilakukan pada kondisi yang memang dibutuhkan), dan proporsionalitas (penggunaan kekuatan yang seimbang).

Baca Juga:  Sekolah Mengemudi Bakal Didirikan Pemerintah?

Eko menduga polisi, dalam hal ini anggota Densus 88 tidak menerapkan aspek necesitas dan proporsinalitas. Meski dilakukan dengan tangan kosong tanpa ada senjata api atau senjata tajam, kekuatan Densus 88 tetap tak seimbang dengan Siyono.

“Densus itu bukan polisi sembarangan. Dia sudah mendapat pelatihan khusus. Jadi harusnya tahu bagaimana cara melumpuhkan orang tanpa harus membunuh,” kata Eko kepada kabarkota.com, Kamis, 17 Maret 2016.

Baca Juga:  Presiden Putuskan Nasib Proyek Hambalang

Eko menambahkan, melalaikan aspek necesitas dan proporsionalitas merupakan pelanggaran HAM yang sering dilakukan polisi kepada semua terduga teroris. Polisi, lanjut Eko, sering memperlakukan semua terduga teroris layaknya seorang kombatan atau teroris yang bertugas untuk berperang.

“Padahal tidak semua teroris itu kombatan. Ada yang tugasnya menyebarkan ideologi. Tapi juga diperlakukan layaknya kombatan. Beda orang, strategi juga harus beda,” ujar dia.

Kendati demikian, Eko menegaskan, apakah nanti (menunggu penyelidikan Komnas HAM-red) ada atau tidak pelanggaran HAM dalam kasus Siyono, polisi harus bertanggungjawab.

Baca Juga:  Menggagas Bumi Cantik Tanpa Plastik di Kalangan Milenial Yogya

“Kalau saya, masyarakat sipil, melakukan kelalaian yang menyebabkan seseorang meninggal dunia, itu sudah bisa dipidanakan. Apalagi polisi, tambah berat,” ucapnya.

Kontributor: Januardi