Rencana Pembayaran Iur Peserta Jamkesda oleh Pemkot Yogya Dipertanyakan Dewan

Ilustrasi (rri.co.id)

YOGYAKARTA (kabarkota.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta berencana membayar iur peserta Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Jaminan Kesehan Nasional (BPJS JKN), paling cepat bulan Juli 2016 mendatang. Namun, anggota DPRD Kota Yogyakarta, Fokky Ardiyanto menganggap, pembayaran iur Jamkesda bagi 10.222 jiwa dengan besaran Rp 23 ribu per peserta yang tertuang dalam MoU dan Perjanjian Kerja Sama Walikota Kota Yogyakarta dengan BPJS JKN DIY itu cacat anggaran.

Baca Juga:  27 korban Miras Oplosan tak Terselamatkan, Ini Penjelasan Medisnya

“Yang menjadi pertanyaan kami adalah bahwa dalam anggaran APBD 2016 tidak ada nomenklatur itu, baik di Dinkes ataupun Dinsos Kota,” kata Fokky usai menggelar rapat antara Komisi D dengan Dinkes dan BPJS JKN DIY, Kamis (14/7/2016).

Untuk itu, Pimpinan Komisi D DPRD Kota Yogyakarta ini menyatakan, akan memanggil Sekda, Bappeda, Dinkes dan Dinsos untuk meminta klarifikasi atas permasalahan tersebut. Pihaknya juga menyayangkan sikap Pemkot Yogyakarta yang sejak awal tak melibatkan legislatif. (Rep-03/Ed-03)