Sosialisasi Gerakan Nasional Revolusi Mental di Yogyakarta, Sabtu (19/12). (Sutriyati/kabarkota.com)
SLEMAN (kabarkota.com) – Kata revolusi mental mulai familiar di telinga masyarakat sejak Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengusung jargon tersebut dalam kampenyenya, pada Pilpres 2014 lalu. Lalu apa yang dimaksud dengan revolusi mental itu sesungguhnya? Dan Bagaimana pula memulainya?
Ketua Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi, M. Yamin dalam Sosialisasi Gerakan Nasional Revolusi mental melalui Kelompok Masyarakat, Sabtu (19/12) di Yogyakarta menjelaskan, revolusi mental merupakan gerakan perubahan pola pikir dan tingkah laku yang kemudian menjadi sebuah budaya baru
Menurutnya, gerakan revolusi mental ini bagian tak terpisahkan dari program Jokowi dengan nawacitanya. Mengingat, Bangsa ini mengalami perlambatan kemajuan sejak era Orde Baru (Orba) berkuasa. Contohnya, perilaku pragmatisme yang memicu maraknya korupsi, serta menjadi generasi yang mudah mengamuk, dengan banyaknya kasus tawuran di kalangan pelajar.
“Bangsa ini mengalami perlambatan kemajuan sehingga membuat Jokowi melahirkan gagasan revolusi mental, gagasan yang telah lama dicanangkan oleh pendiri republik ini,” kata Yamin yang juga bagian dari tim revolusi mental dari Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).
Ditambahkan Yamin, revolusi mental bisa dimulai dengan perbaikan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, serta peran aktif masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap pelayanan tersebut hingga tercipta perubahan yang lebih baik.
“Kesejahteraan itu akan terbangun dari aparatus yang baik, serta partisipasi yang baik pula dari masyarakat sehingga menghasilkan kemajuan,” anggapnya.
Hal senada juga diungkapkan sosiolog UGM, Arie Sudjito yang berpendapat bahwa kata kunci dari perubahan itu adalah persoalan leadership.
“Di era reformasi sebenarnya Indonesia ingin bangkit tapi mengapa belum berhasil? Karena yang kita ubah dan tata masih sebatas institusinya atau instrumen politiknya saja, sementara Orba bermetamorfosis masuk ke berbagai lini,” ujarnya.
Dalam revolusi mental ini, kata Arie, rakyat harus mampu menjadi subyek. Salah satunya, dengan memberikan dukungan sekaligus melakukan kontrol terhadap calon-calon pemimpinnya.
“Revolusi mental itu nadinya pada rakyat sebagai subyek politik,” sebut Arie. Karenanya, rakyat jangan sampai membenci partai politik atau pun pemerintahan karena itu justru akan membahayakan.
Menurutnya, gerakan nasional ini harus dibaca untuk membangun kembali harapan dengan mengorganisir masyarakat. Salah satunya dengan membuat forum-forum hingga di lingkup terkecil. (Rep-03/Ed-03)
