Rifka Annisa Tak Sepakat Menteri PPPA Bikin Satgas Perempuan

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohanna Susana Yembise. (Ahmad Mustaqim/kabarkota.com)

YOGYAKARTA (kabarkota.com) – Manager Divisi Pendampingan Rifka Annisa, sebuah organisasi yang konsen pada isu perempuan, Rina Eko Widarsih mengaku tidak sepakat dengan keinginan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohanna Susana Yembise membuat Satuan Tugas (Satgas) Perempuan. (Baca: Sering Jadi Obyek Kekerasan, Menteri Yohanna Berniat Bikin Satgas Perempuan)

Baca Juga:  Cara Mudah Mengenali Batu Akik Asli Bali

Menurutnya, Satgas Perempuan yang Menteri Yohanna gagas lebih bersifat pelaporan kejadian. Hal itu, kata dia, tidak bersifat mengurangi tindak kekerasan terhadap perempuan.

"Persoalannya tidak hanya merespon kasus, tapi pencegahan dan penanganan kekerasan ini hal yang krusial," kata Rina kepada kabarkota.com disela Peringatan 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan, di Jogja Nasional Museum, Sabtu (13/12).

Ia menjelaskan sudah ada instansi pemerintah yang mestinya melakukan peran itu, yakni Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A). P2TP2A pun sudah ada di setiap kota, bahkan hingga tingkat kecamatan.

Baca Juga:  Yogyakarta, Tuan Rumah Rapimnas Golkar ke-7

Akan tetapi, Rani menyayangkan instansi tersebut hanya berwujud bangunan tanpa dilengkapi dengan sumber daya manusia yang memiliki kapasitas di bidangnya. "Salah satu kantor P2TP2A di Yogyakarta malah diisi pensiunan. Mereka tidak bisa memberi pelayanan secara feminis," ujarnya.

Ia menyaran Kementerian PPPA memberikan penguatan terhadap instansi tersebut tanpa harus membuat Satgas Perempuan. Selain itu, pemerintah juga perlu membuat standar pelayanan minimum terhadap perempuan dan anak.

Baca Juga:  Beda Kubu Jokowi dan Prabowo Sikapi Isu Papua

"Kementerian juga perlu menggandeng organisasi perempuan di masing-masing daerah. Kasus di setiap daerah berbeda," kata dia.

AHMAD MUSTAQIM