Rumah Sakit Masih Hadapi Kendala dalam Penerapan Fingerprint BPJS

Kompartemen Hukum, Advokasi, dan Mediasi Persi DIY, Banu Hermawan (dok. istimewa)

YOGYAKARTA (kabarkota.com) – Persatuan Rumah Sakit (Persi) DIY masih menghadapi kendala dalam penerapan fingerprint (sidik jari) bagi pasien-pasien peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan Kompartemen Hukum, Advokasi, dan Mediasi Persi DIY, Banu Hermawan usai menghadiri pertemuan lintas sektoral terkait BPJS, di kantor Ombudsman RI (ORI) Perwakilan DIY, Kamis (8/8/2019).

Loading...

Pihaknya mencontohkan, kesulitan itu terkait dengan perekaman sidik jari terhadap pasien-pasien yang sudah tidak bisa lagi melakukan aktivitas maupun pada bayi yang masih kecil. Padahal, fingerprint ini menjadi dasar bagi rumah sakit untuk mengajukan klaim pembayaran ke BPJS.

“Setiap pasien rawat inap juga harus di-fingerprint. Pertanyaannya, bagaimana kalau misal pasiennya koma? Apa ya harus dipaksa fingerprint?,” ucap Kepala Bidang Hukum dan Hubungan Masyarakat Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. Sardjito Yogyakarta ini.

Selain itu, Banu juga berharap, agar ada keberimbangan dalam penerapan sistem perekaman sidik jari yang telah diujicobakan di berbagai rumah sakit sejak 1 Mei 2019 lalu.

“Tidak hanya kami dari Rumah Sakit yang dituntut menyediakan alat, dan sebagainya, tapi juga BPJS,” pinta Banu.

Menanggapi hal keluhan tersebut, Kepala BPJS Cabang Yogyakarta, Dwi Hesti Yuliarti berdalih bahwa kebijakan itu diambil dengan tujuan untuk mempermudah, sehingga bisa diimplementasikan dengan baik di rumah sakit.

Kepala BPJS Cabang Yogyakarta, Dwi Hesti Yuliarti (dok. Kabarkota.com)

“Kalau masih ada kendala dan lain sebagainya… akan ada penyempurnaan,” tegas Hesti.

Pihaknya juga mengklaim, BPJS memberikan subsidi berupa alat fingerprint untuk beberapa rumah sakit milik pemerintah.

Sementara itu, Komisioner ORI, Dadan S. Suharmawijaya berpendapat bahwa fingerprint sebenarnya dimaksudkan untuk menghindari fraud dalam layanan. Mengingat, BPJS mengaku ada tindakan-tindakan yang diklaim ke BPJS padahal tidak dilakukan.

Komisioner ORI, Dadan S. Suharmawijaya (dok. Kabarkota.com)

Di samping itu, lanjut Dadan, dalam jangka panjang, fingerprint bisa terintegrasi dalam Single Indentity Number (SIN).

“Ketika BPJS akan melakukan itu (fingerprint), tapi belum terkoneksi semua, sehingga akhirnya muncul keluhan-keluhan,” anggapnya.

Oleh karena itu, Dadan berharap, dari hasil pertemuan tersebut, berbagai permasalahan tersebut bisa diatasi bersama secara menyeluruh.

Fingerprint ini kan investasi. Agar investasi optimal, maka harus direncanakan betul-betul langkah-langkahnya,” ucap Dadan. (Rep-02)