Rumah sakit rujukan buku hijau sulit dijangkau keluarga korban 65

Ilustrasi (programpeduli.org)

SOLO (kabarkota.com) – Puluhan tahun berlalu, namun tragedi berdarah yang terjadi pada 1965-1966 hingga kini masih menyisakan penderitaan, baik bagi para korban maupun keluarganya.

Koordinator Sekretariat Bersama (Sekber) 65 Solo Raya, Winarso mengungkapkan, saat ini kondisi ekonomi dan politik korban sangat memprihatinkan. Sebab, selama 51 tahun hak mereka dirampas dan dihilangkan sehingga mereka yang telah tua renta hidup miskin dan sakit-sakitan.

“yang tinggal hanyalah semangat karena mereka masih punya harapan. hanya itu yang tersisa,” kata Winarso saat dihubungi kabarkota.com, Kamis (29/9/2016)

Baca Juga:  Ketua Bawaslu Kota Yogya Dinilai Anti Partai Politik

Menurutnya, pemberian buku hijau yang diberikan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atas rekomendasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)  yang bisa menjadi rujukan untuk korban dan keluarga korban 65 berobat ke rumah sakit pun menyulitkan mereka. Pasalnya, Rumah Sakit yang ditunjuk sangat terbatas. Sementara, banyak korban dari wilayah Solo, Karanganyar, Klaten, dan Sukoharjo. 

“Bayangkan, (rujukannya) hanya RS KASIH IBU di Solo. Betapa sulitnya mereka yang dari daerah luar solo? Sementara korban ada di pelosok desa dan gunung,” sesalnya.

Baca Juga:  Pukat UGM Khawatir “Kuda Troya” di KPK

Selain itu, umumnya para korban juga kesulitan untuk mengakses birokrasi yang terbilang rumit, karena harus melalui dua lembaga, serta assesment.

“Pemerintah tak pernah serius menyelesaikan soal pelanggaran HAM masa lalu. Komitmen jokowi ini mesti di pertanyakan juga,” anggap Winarso.

Padahal, pihaknya berpendapat bahwa dalam hal ini, Presiden sebenarnya tak perlu minta maaf. Hanya saja, ,Negara harus bertanggung jawab terhadap pelanggaran tersebut. Salah satunya, dengan mengakui adanya pelanggaran ham berat pada Tragedi 1965/1966

Baca Juga:  Reshuffle Jilid II: Mendikbud Baru Diharap tak Ganti Kurikulum

“Dengan adanya pengakuan itu, korban tidak lagi dianggap sebagai pemberontak. Negara juga harus merehabilitasi nama baik korban. itu yang terpenting,” tegasnya.

Sekber 65 juga menegaskan, tidak perlu adanya pengadilan pasca pengakuan Negara itu nantinya. Sebab, tidak ada lagi yang bisa diadili. Mengingat pelaku utamanya sudah meninggal.

“Pengadilan hanya ungkapan rasa dendam maka sudah saatnya bangsa ini menghilangkan rasa dendam menatap masa depan,” imbuh Winarso. (Rep-03/Ed-03)