RUU Pilkada Disahkan, Proses Pembelajaran Demokrasi Terputus

Suasana sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta. (foto:ahok.org) 
 
SLEMAN (kabarkota.com) – Pengesahan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Jumat (26/9) dini hari tadi, sudah memutus proses pembelajaran demokrasi. Pasalnya, proses pemilihan secara langsung baru diterapkan selama dua kali masa pemerintahan.
"Semestinya minimal satu kali lagi. Kemudian, baru dilihat menurun atau naik grafik kualitas sistem pemilihan langsung yang dijalankan. Jika menurun baru layak di-review kambali," kata pengajar di Jurusan Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, UGM, Mada Sukmajati kepada kabarkota.com, Jumat (26/9). 
Baca Juga:  SAPDA: Data Penyandang Disabilitas selalu jadi Masalah
Menurutnya, komentar yang disampaikan partai penyokong Koalisi Merah Putih (KMP), seperti terjadinya gesekan dan biaya tinggi dianggap tidak mendasar dan masih prematur. Menurut Mada, harus dipahami bahwa proses pembelajaran tidak langsung tercipta melainkan membutuhkan proses panjang. 
Selain memutus proses pembelajaran demokrasi, Mada menilai pengesahan RUU Pilkada juga terkesan dipaksakan. Karena UU yang sudah dipersiapkan sejak 2011 lalu baru diseriusi rentang waktu dua bulan terakhir. 
Baca Juga:  20 Pengajar JIS Dideportasi Besok
"Setelah tiga tahun kenapa baru diseriusi?" tanya dia.
Mada menambahkan, pengesahan RUU Pilkada juga sebagai kebijakan yang pragmatis. Menurutnya, kebijakan Pilkada merupakan kebijakan strategis namun justeru diambil hanya semata untuk kemaslahatan kelompok, bukan kemaslahatan publik. 
"(Anggota dewan) hanya memikirkan jangka pendek. Orang akan berpikir ini merupakan ekses dari Pilpres kemarin dan bukan kepentingan jangka panjang," ujarnya Mada. 
AHMAD MUSTAQIM