Saat Berita Media Merugikan Kita, Apa yang Harus Dilakukan?

ilustrasi

Oleh: M. Faried Cahyono (Pengurus LBH Pers Yogyakarta)

Di dunia pers, jika sebuah berita menimbukan komplain, yang diberitakan merasa dirugikan, misalnya berita tidak sesuai, tidak diwawancarai, tidak sesuai fakta dan lain sebagainya, maka mekanismenya mengikuti aturan Dewan Pers, sederhana, ada dan bisa mudah.

Kalau ada yang dirugikan, maka pihak yang merasa rugi itu bisa datang ke media, menyampaikan keberatan atas apa yang diberitakan media. Media berkewajiban untuk menulis ralat, jika memang salah.

Jika yang ditulis media benar, maka media akan ngotot menggunakan hak tolak. Hak tolak juga digunakan media dan jurnalis, termasuk ke pengadilan. Termasuk menolak menyebutkan siapa narasumber, khususnya untuk berita investigasi diantaranya menyangkut korupsi. Fakta-fakta harus disampaikan.

Untuk ini media dan jurnalis dilindungi UU khusus (lex specialis) nomor 40 tahun 1999 itu. Meski ada UU khusus yang melindungi sebagaimana aturan internasional, tetap saja banyak yang kena masalah di lapangan termasuk mendapat kekerasan, dibunuh dan mati.

Pada umumnya, pihak yang dirugikan dan komplain, langsung dapat meminta hak jawab lebih. Biasanya adalah pihak yang besar, seperti pemerintah dan pengusaha swasta besar. Atau bekas pejabat. Contoh yang kemudian secara langsung atau tidak langsung mendorong terciptanya mekanisme penyelesaian sengketa, adalah soal pemberitaan korupsi mantan presiden Suharto, dimana pengacaranya menggugat media, dan juga gugatan pengusaha Tomy Winata ke Tempo.

Narasumber yang kecil-kecil biasanya diam, karena ya sering tidak tahu, kalau dirugikan media, larinya kemana? ini sebetulnya lebih berbahaya bagi jurnalisnya, karena doa orang tertindas akan didengar Tuhan. Jadi hati-hati ya…

Tapi, secara jelas, kemudian soal komplain narasumber yang tidak berdaya itu, difasilitasi juga. AJI dan koalisinya misalnya mendirikan LBH Pers. Dulu tujuannya hanya untuk melindungi kerja media dan jurnalis sesuai UU, tapi sekarang diperlebar melayani kepentingan pihak yang dirugikan pers terutama dari kalangan tidak berdaya.

Balik ke pokok. Waktu awal reformasi itu aturan bermain belum mapan. Namun media diuntungkan oleh semangat demokrasi. Bebas ngritik. Kadang kebablasan juga. Ada media menulis, “Megawati bodoh” pada posisi Megawati sebagai presiden. Bayangkan.

Kalau situasi seperti sekarang dan aturan main penyelesaian sengketa pemberitaan belum mapan, maka bisa saja terjadi set back, dimana media ditutup dengan cara dibangkrutkan, dan jurnalis kalah di pengadilan dan masuk penjara.

Aturan sudah ada, bagaimana jika jurnalis atau medianya ndablek? nulis ngawur karena euforia demokrasi?

Pernah dicatat oleh diantaranya oleh lembaga riset Lespi Makasar, pasca reformasi jumlah media naik 1000 (seribu) persen, namun kualitas pemberitaan justru rendah. Kenapa? karena pemilik adalah para pengusaha, para pejabat yang mau naik pangkat, juga koran yang ada hubungannya dengan partai.

Meskipun data yang diambil Lespi adalah data Sulsel, tetapi fenomena itu umum Indonesia. Tapi, segera saja jumlah media menurun sesudah itu, dan kualitas pemberitaan menjadi lebih baik, meskipun dalam beberapa catatan banyak redaksi sendiri, kualitas jurnalistik tetap masih kalah dibanding masa ketika media justru mendapat pengetatan dari pemerintah.

Jaman Dewan Pers dipimpin Atmakusuma, di awal reformasi, UU Pers (UU no 40 tahun 1999), dibuat dengan semangat kebebasan pers. Habibie membebaskan Pers dengan Menpen seorang pensiunan Tentara Jenderal Yunus Yosfiah. Sekedar gambaran, UU Pers ini disusun koalisi, dibuat cepat, ya agak tergesa-gesa juga, krn itu ada kekurang lengkapan terutama menyangkut penyelesaian sengketa.

Gimana narasumber yang dirugikan bisa dipulihkan kerugiannya. Kalau ternyata yang ditulis pers salah. Atau massa pendukung tidak terima? Misal Kejadian massa Gus Dur mendemo koran Jawa Pos di kantor Surabaya adalah salah satunya.

Harusnya, diikuti saja mekanisme yang sudah dibuat oleh Dewan pers dengan masukan banyak pihak itu.AJI Indonesia, ketika memberi masukan ke dewan Pers, dengan melakukan studi pustaka mendalam berbagai negara, dengan seorang menggaji seorang sarjana hukum khusus mengenai ini.

Pada kenyataannya, ketika mekanisme penyelesaian sengketa, diantaranya dengan masukan dari Aliansi Jurnalis Independen dan koalisinya, sudah ada, dan ditetapkan oleh Dewan Pers, ini jaman Ichlasul Amal (2 periode) masih ada media, termasuk salah satu media mingguan Ibukota, yang abai. Menganggap Dewan Pers tak ada. Membuat berita tanpa keberimbangan. Dan ketika Dewan Pers atas masukan narasumber yang dirugikan memperingatkan pada media dan pengelola, peringatannya diabaikan. Situasi yag terjadi waktu itu memang rada repot.

Di satu sisi, Dewan Pers dan organisasi jurnalis seperti AJI, PWI, IJTI dan kolisinya berjuang agar tidak ada lagi media yang ditutup, tidak ada lagi jurnalis yang masuk penjara, tetapi di sisi lain, ada media dan pengelola media yang dengan sengaja membuat pemberitaan yang tidak mengikuti prosedur baku aturan jurnalistik.

Disebut fakta (berita) apabila ia memenuhi unsur 5W dan 1 H. faktanya ada, waktu kejadian atas fakta jelas, tempat kejadian ada, orang yang terlibat ada, mengapanya kejadian ada, runtutan kejadiannya juga ada.

Tak hanya itu, fakta disebut fakta jurnalistik, apabila menyangkut kepentingan publik secara luas, publik itu, bukan folower orang terkenal, misal bintang film yang lagi yangyangan, cerai dan lain-lain.

Balik ke masalah. Pada akhirnya, keberlebihan dan kesembronoan jurnalis dengan memberitakan tidak balance, menuai masalah juga. Salah satunya, GM Radar Yogya, harus masuk penjara karena memberitakan pimpinan Koran saingan Kedaulatan Rakyat. Di luar ada soal persaingan usaha antar pihak, tetapi memang ada pasal pidana sesuai KUHP, yang tetap bisa digunakan.

Terhadap peniadaan pengenaan pasal pidana untuk kasus pers, tetap diperjuangkan AJI dkk nya via Dewan Pers. Bagaimanapun tidak elok dan tidak pada tempatnya mengikuti kaidah umum jika pers bekerja dalam bayang-bayang penjara atau bangkrut menurut UU.

Tetapi soal ini, akhirnya diselesaikan oleh Dewan Pers ketika dipimpin oleh Bagir Manan (mantan ketua MA). Mekanisme penyelesaian sengketa pemberitaan, dibakukan dan ditetapkan secara kenegaraan. Caranya muter. Dewan Pers dan Koalisi organisasi jurnalis minta ada surat edaran MA, yang mengatur agar penyelesaian sengketa Pers dengan UU Pers.

Sesuai surat edaran MA ke pejabat hukum, polisi jaksa juga pengadilan, menyangkut sengketa pemberitaan, diselesaikan dengan UU Pers dan aturan yang berlaku di Dewan Pers. Baru sesudah itu, jika media tidak memenuhi aturan sebagaimana UU Pers, kalau salah harus minta maaf, memberi hak jawab, maka media akan terkena pasal pidana.

Pasal pidana ada karena adalah hak pihak yang dirugikan mendapat keadilan, jika tidak mendapatkan dengan aturan UU Pers. Ya akhirnya, media yang nakal, manut juga, dengan aturan itu, soalnya tetap bisa masuk penjara atau dibuat bangkrut kalau kena pidana.