Saat UMKM Diterpa Bencana, Apa yang bisa Dilakukan?

Salah satu warga Wukirsari tengah membatik (sutriyati/kabarkota.com)

YOGYAKARTA (kabarkota.com) – Saat diterpa krisis ekonomi, para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) disebut-sebut paling mampu bertahan, dibandingkan perusahaan-perusahaan berskala besar. Namun saat bencana alam melanda, UMKM lah yang paling rawan terpuruk.

Bukan hanya karena kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan akibat bencana, tapi juga karena keterbatasan sumber permodalan, kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), serta penguasaan teknologi yang masih sangat minim.

Salah satu contoh riilnya adalah ketika gempa bumi besar melanda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Jawa Tengah (Jateng) pada 27 Mei 2006 silam. Berdasarkan Laporan Penilaian Awal Kerusakan dan Kerugian Bencana Alam di Yogyakarta dan Jateng yang disusun oleh tim gabungan dari BAPPENAS, Pemerintahan Daerah DIY, Jateng, dan Mitra Internasional, pada Juli 2006, UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian di daerah banyak yang hancur.

Data tersebut menunjukkan, jumlah UMKM DIY yang terkena dampak langsung bencana sebanyak 21.619 dari total perkiraan 92.560 unit usaha yang ada sebelum gempa bumi terjadi.

Lembaga Kemanusiaan & Lembaga Keuangan Berperan

Ketua kelompok Giri Canting, Irwan saat sedang melakukan proses pembatikan. (Dok. Istimewa)

Irwan, salah satu pengrajin batik tulis di Dusun Karang Kulon RT 02, Desa Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, DIY mengatakan, pasca gempa bumi yang meluluh lantakkan wilayahnya ketika itu, membuat usaha batik yang sudah ditekuni keluarganya secara turun temurun, sempat lama terpuruk.

“Satu tahun lebih saya off karena fokus untuk membangun rumah,” ungkapnya saat ditemui kabarkota.com, 8 Oktober 2018. Namun begitu, sekitar tiga bulan pasca gempa, keluarganya terutama yang kaum perempuan sudah mulai membatik lagi, meskipun masih tinggal di tenda-tenda pungungsian.

Di tengah usaha untuk bangkit dari keterpurukan usaha tersebut, Irwan menganggap, justru ada berkah yang didapat masyarakat Wukirsari. Sebab, dengan adanya pendampingan-pendampingan dan support dari sejumlah lembaga kemanusiaan dan keuangan, satu tahun kemudian, ekonomi warga mulai menggeliat.

Bahkan, warga yang sebelum gempa, mayoritas adalah buruh pembuat batik, menjadi “naik kelas” sebagai pelaku usaha batik, meskipun skalanya masih tergolong mikro kecil.

“Sebelum gempa itu, warga kebanyakan hanya jual jasa perbatikan. Kami membuat batik mentah yang kemudian dijual ke kota (Yogyakarta),” jelas ketua Kelompok Batik Giri Canting ini.

Pasca gempa itu, lanjut pria 33 tahun ini, banyak LSM dan Corporate Social Responsibility (CSR) bank yang memberikan sumbangan dana hibah berupa peralatan, serta pelatihan-pelatihan membatik, dengan syarat membentuk kelompok-kelompok, dengan anggota 15-50 orang per kelompok yang kemudian diwadahi dengan Paguyuban Batik Giriloyo.

Kini, setelah belasan tahun berlalu pasca bencana, warga di sentra pengrajin batik Giriloyo ternyata masih menghadapi tantangan berat, di tengah pesatnya persaingan pasar, dengan masuknya produk-produk dari luar daerah maupun luar negeri yang harganya jauh lebih rendah dibandingkan produk batik tulis produksi lokal.

Kondisi tersebut menurutnya, masih diperparah dengan minimnya pemahaman masyarakat terhadap batik tulis; sehingga minat konsumen untuk membeli produk batik lokal relatif masih sangat kecil.

Beberapa koleksi batik karya pengrajin di Wukirsari (dok. Istimewa)

Ditemui terpisah, Ketua Paguyuban Batik Giriloyo, Isnaini Muhtarom mengatakan, saat ini ada sekitar 12 kelompok batik dari tiga pedukuhan, yakni Karang Kulon, Giriloyo, dan Sengkehan.

Kepala Dukuh Karang Kulon ini juga menyebut, sekitar 60% dari 350 Kepala Keluarga (KK) di wilayahnya merupakan pembatik, yang didominasi oleh kaum perempuan. Sementara disinggung masalah pengembangan usaha, pihaknya tak memungkiri adanya tantangan besar terkait upaya untuk menjaga eksistensi kelompok-kelompok tersebut.

“Membentuknya mudah, tapi yang sulit adalah bagaimana melestarikannya,” anggap Muhtarom.

Peran BI dalam Pengembangan UMKM di DIY

Kepala Kantor BI Cabang DIY, Budi Hanoto. (Sutriyati/kabarkota.com)

Pengalaman yang dirasakan oleh para pengrajin batik di Wukirsari itu, bukan tidak mungkin juga akan dialami oleh para pelaku UMKM terdampak bencana, di daerah-daerah lain.

Namun terlepas dari permasalahan itu, kabar baiknya, jumlah pelaku UMKM, khususnya di DIY meningkat dari tahun ke tahun. Data Kementerian Koperasi dan UKM yang diunggah melalui laman depkop.go.id menunjukkan, perkembangan jumlah UMKM dari sebelumnya 220.703 unit usaha di tahun 2015, naik menjadi 230.047 setahun kemudian (2016). Lalu, data terakhir di tahun 2017, jumlahnya sudah mencapai 238.619.

Adapun wilayah sebarannya, Bantul 26%, Gunung Kidul 22%, Kulon Progo 20%, Sleman 18%, dan Kota Yogyakarta 14%. Besarnya angka tersebut juga diimbangi dengan kontribusi mereka, termasuk koperasi sebanyak 79.64% terhadap PDRB DIY di tahun 2017.

Sementara Bank Indonesia (BI) cabang Yogyakarta sebagai sebagai penjaga stabilitas moneter, juga turut ambil bagian dalam membantu mengembangkan UMKM DIY, di berbagai bidang usaha. Termasuk didalamnya pengrajin batik di Wukirsari.

Pihaknya mengklaim, selain memberikan support bantuan berupa peralatan, BI juga memberikan pendampingan, pelatihan dalam upaya peningkatan kapasitas SDM, perbaikan manajemen usaha, dan keuangan perusahaan yang tebagi dalam tiga cluster selama tiga tahun.

Menurutnya, sabagai upaya untuk meningkatkan ekonomi daerah, BI memberikan daya dorong perekonomian terkait produk unggulan, melalui Lead Economic Development yang dilakukan dalam end to end business, dari hulu ke hilir. Mulai dari pendampingan proses produksi, kelembagaan, manajemen, dan keuangan. Mengingat, belum banyak pelaku usaha kecil yang mampu memilah antara keuangan perusahaan dengan keuangan pribadinya.

“Di Wukirsari, kami fokuskan pada pemberdayaan perempuan,” sebut Kepala Kantor BI Cabang DIY, Budi Hanoto, saat ditemui di kantornya, Selasa (9/10/2018).

Hanya saja, Budi mengaku, selama ini, pihaknya tak memiliki program khusus yang diberikan bagi para pelaku UMKM saat maupun pasca bencana. Kecuali, yang bersangkutan masih dalam binaan BI.

Lebih lanjut Budi juga berpendapat bahwa tantangan yang dihadapi BI dalam pengembangan UMKM ini adalah bagaimana menjaga kontinuitas dan monitoring pasca bantuan dihentikan, penguasaan teknologi para pelaku usaha, kompetensi SDM, serta program yang lebih terorganisasi antarinstansi.

Pengalaman Korban Gempa Bantul Bisa Jadi Rule Model untuk Recovery Ekonomi UMKM pasca Bencana

Para perempuan di Wukirsari saat sedang membatik (dok. Istimewa)

Pengamat ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Ahmad Ma’ruf menganggap, pengalaman UMKM terdampak gempa Bantul bisa menjadi role model untuk pemulihan ekonomi para pelaku usaha, pasca bencana.

Ketika itu, lanjut Ma’ruf, para pengusaha di Bantul banyak yang menghadapi permasalahan. Salah satunya kredit macet yang kemudian difasilitasi oleh Pemda hingga mampu mengatasi permasalahan dalam perbankan, dengan menggunakan dana kontigensi. Utamanya, bagi para pelaku usaha yang macet total hingga tak mampu membayar kewajiban hutang mereka.

Bagi UMKM yang terpuruk tapi tak macet total, mereka juga mendapatkan keringanan, dengan penundaan pembayaran hutang. “Saat kredit macet, yang rugi tak hanya UMKM tapi juga pihak bank, karena Non Performance Loan menjadi tinggi,” jelas dosen Fakultas ekonomi dan Bisnis UMY ini.

Selain itu, Wakil Ketua Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah ini menyarankan, agar pemerintah mulai memikirkan asuransi yang terjangkau bagi UMKM, sehingga saat terjadi bencana, usaha mereka bisa lebih cepat pulih. Mengingat, Indonesia merupakan negara yang rawan bencana alam. Hal itu, sebagaimana yang juga dilakukan negara Jepang dan Pakistan. (sutriyati)