Saatnya Nasionalisasi Aset PT Freeport, Ini Alasannya

Diskusi publik bertajuk Nasionalisasi Aset: Pukul Mundur Freeport, di Yogyakarta, Sabtu (16/1).

YOGYAKARTA (kabarkota.com) – Situasi yang tidak menguntungkan sedang dihadapi PT Freeport Indonesia saat ini dianggap sebagai momentum untuk menguasai kembali aset negara yang sedang digarap oleh perusahaan asal Amerika Serikat tersebut.

Aktifis Forum Kedaulatan Rakyat, Burhan Rosyadi menuturkan, sejak mencuatnya kasus “Papa Minta Saham,” menyebabkan anjloknya saham PT Freeport McMoran dan pengunduran diri Dirut Freeport, James R. Moffett.

Karena itu menurut Burhan, PT Freeport tidak lagi memiliki kekuatan untuk menegosiasikan kontrak karyanya dengan pemerintah pusat. Selain itu, perhatian publik pun mulai mengarah kepada segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terkait negosiasi kontrak karya. Seperti permintaan penambahan saham sebesar sepuluh persen dan pembangunan smelter baru di Papua. Kondisi seperti ini membuat posisi Freeport lemah.

Baca Juga:  Ini Penjelasan BMKG soal Gelombang Tinggi di Pesisir Selatan

“Ada yang aneh dari perilaku PT Freeport dalam menegosiasikan kontraknya kali ini, yaitu dengan membuat drama “papa minta saham”. Selama ini, Freeport dikenal soft dalam proses perpanjangan kontrak, seperti yang terjadi pada tahun 1967 dan 1991,” ungkap Burhan dalam diskusi publik bertajuk Nasionalisasi Aset: Pukul Mundur Freeport, di Yogyakarta, Sabtu (16/1).

Pandangan berbeda dikemukakan Aktifis Front Perjuangan Pemuda Indonesia, Ide Bagus Setiawan. Menurutnya, dalam usaha nasionalisasi aset PT Freeport, perlu melibatkan masyarakat Papua. Indonesia dipandang berada pada segitiga antara Papua dan Freeport. Jika tidak segera bertindak, dikhawatirkan Indonesia membentuk sudut sendiri, sementara Freeport menggandeng Papua.

Baca Juga:  Sekolah Mengemudi Bakal Didirikan Pemerintah?

“Kita jangan reaksioner. Kalau Freeport dinasionalisasikan, apakah BUMN atau siapa yang mengurusnya. Kita harus dengarkan keinginan masyarakat Papua. Libatkan mereka, karena mereka punya hak,” kata Ide.

Ia menilai, selama Freeport beroperasi, masyarakat Papua adalah pihak yang paling sering dirugikan. Terutama dalam persoalan sumber daya alam dan konflik sosial. konflik di Papua semakin memanas seiring negosiasi kontrak karya Freeport. (Ed-01)

Kontributor: Januardi