SAFEnet Desak Pemerintah cari Solusi Tangani Hoaks tanpa Melanggar Hak Digital Publik

Logo (dok. fb safenet)

DENPASAR (kabarkota.com) – Southeast Freedom of Expression Network (SAFEnet) mendesak pemerintah, dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) mencari solusi terbaik dalam menangani hoaks dan konten negatif, tanpa mengabaikan hak-hak digital publik.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Divisi Akses Atas Informasi SAFEnet, Unggul Sagena menyusul adanya pembatasan akses informasi melalui media sosial dan instant messaging service, pada 22-25 Mei 2019 lalu.

Menurut Unggul, meskipun pembatasan akses pada sejumlah aplikasi itu sudah tak berlaku lagi, namun wacana untuk pembatasan kembali sempat muncul, menjelang pengumuman sidang putusan Mahkamah Konstitusi (MK), pada 27 Juni 2019.

Baca Juga:  Ini yang Mendorong pihak Klinik Laporkan Cat Lover di Yogya ke Polisi

Melalui Kemkominfo, pemerintah beralasan bahwa pembatasan fitur media sosial dan layanan pesan instan itu bertujuan untuk menghindari dampak negatif penyebarluasan konten yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dan bersifat memprovokasi.

Langkah tersebut diambil mengacu pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), terutama bagian manajemen konten yang mencakup pembatasan akses.

“Tentu saja ini mencemaskan karena praktik semacam ini merupakan wujud mendasar dari praktik internet shutdown yang jelas melanggar hak-hak digital,” tegas Unggul melalui siaran persnya, Kamis (27/6/2019).

Baca Juga:  Pasca Revisi, UU ITE Masih Mengancam Kebebasan

Terlebih, lanjut Unggul, sampai hari ini pertanggungjawaban atas evaluasi praktik pembatasan akses internet tak kunjung dilaporkan. Alih-alih pemerintah malah mengumumkan bahwa mereka telah temberangus 61.000 akun Whatsapp yang diduga telah menyebarkan hoaks.

Padahal, lanjut Unggul, prinsip pembatasan ekspresi, seperti yang tertuang dalam pasal 20 pada International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), mencantumkan syarat bahwa pelaksanaan pembatasan tindak pidana harus jelas dan spesifik.

Baca Juga:  Masyarakar Sipil untuk Gerakan Inklusi Tolak Kekerasan dan Pembungkaman Publik

Oleh karenanya, SAFEnet juga meminta agar pemerintah agar pemerintah menginformasikan secara transparan hasil evaluasi pembatasan media sosial dan messaging apps yang sudah dilakukan pada 22-25 Mei 2019 lalum

“Pemerintah seharusnya memberikan penjelasan mekanisme pelacakan konten akun-akun di platform media sosial dan aplikasi pesan instan WhatsApp yang kemudian diblok atau ditutup,” ucapnya. Termasuk memberikan penjelasan dasar hukum dan alasan kuat atas penutupan akses dan pemblokiran pada situs
web dan ruang media aktivitas daring lainnya yang kental dengan unsur diskriminatif. (Rep-03)