Ilustrasi (yis.or.id)
YOGYAKARTA (kabarkota.com) – Direktur Sentra Advokasi Perempuan, Difabel, dan Anak (SAPDA), Nurul Saadah Andriani mengatakan, sekolah inklusi bukan sekolah yang hanya menyediakan fasilitas terhadap penyandang disabilitas, namun sekolah yang bersedia menampung keberagaman yang ada.
“Persoalannya, selama ini masyarakat selalu terjebak pada pemahaman bahwa inklusi itu dikontekskan dengan penyandang disabilitas. Anak disabilitas sering disebut anak inklusi, padahal bukan,” kata Nurul, di UC UGM, Selasa (16/2/2016).
Menurutnya, sekolah inklusi bertujuan untuk menampung keberagaman sehingga mereka yang berbeda secara psikologis merasa bagian dari komunitas. Namun sayangnya, penyeragaman itu justru diartikan sebagai perlakuan yang sama. Padahal, perlakuan yang sama belum tentu adil untuk komunitas yang beragam.
“Apakah siswa dari Papua atau Banda Aceh yang baru datang ke sini, lalu mereka langsung diberi ujian Bahasa Jawa? Apakah penyandang disabilitas diberikan layanan yang tepat saat belajar? Apakah guru hanya berbicara saja, sementara ada siswa tuna rungu?,” ujarnya lagi
Nurul berpendapat, perlunya sebuah aturan yang dapat memberikan pelayanan yang tidak mengeksklusifkan mereka.
Sebelumnya, Ibnu Sukaca dari Center of Improving Activity in Live of People with Disabilities atau CIQAL juga mengeluhkan banyaknya sekolah formal yang mengklaim diri sebagai sekolah inklusi, namun tidak dibarengi dengan pelayanan yang memadai.
“Banyak yang hanya menggugurkan syarat sebagai sekolah inklusi dari segi bangunan fisiknya saja,” kata Ibnu.
Sementara itu, seiring dengan isu Rancangn Undang-undang dan Peraturan Daerah tantang Penyandang Disabilitas, Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta sendiri berkomitmen untuk menjadikan sebanyak mungkin sekolah inklusi di DIY. (Ed-03)
Kontributor: Januardi
