Ilustrasi (dok. menpan)
YOGYAKARTA (kabarkota.com) – Sidang perdana sengketa Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) akan digelar pada Kamis (14/6/2019).
Selain materi persidangan, hal yang juga menjadi perhatian adalah sisi keamanan selama jalannya sidang. Salah satunya, terkait dengan kemungkinan adanya gerakan massa di sekitar gedung MK, saat persidangan berlangsung. Laman kompas.com melansir, Polri kembali menerapkan skema pemgamanan empat lapis atau ring saat sidang permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di MK. Sedangkan jumlah personel TNI/Polri yang dilibatkan lebih dari 30 ribu.
Di lain pihak, sosiolog UGM, Zaki Arrobi berpendapat, guna mencegah kemungkinan terjadinya konflik ketika ada pergerakan massa selama sidang di MK berlangsung, maka diperlukan juga peran elit politik.
“Peran elit-elit politik sangat penting untuk mendinginkan suasana di akar rumput, terutama di kalangan pendukung fanatiknya,” kata Zaki kepada kabarkota.com, Kamis (14/6/2019).
Namun demikian, Zaki memperkirakan, kemungkinan terjadi kerusuhan, seperti pada 21-22 Mei akan lebih kecil, karena masih dalam suasana hari raya idul fitri dan situasi politik yang lebih sejuk.
Sebelumnya, tokoh Muhammadiyah, Buya Syafii Maarif juga berharap, tidak ada lagi aksi demonstrasi selama maupun pasca sidang di MK, guna menghindari kerusuhan yang bisa mengakibatkan jatuhnya korban jiwa, sebagaimana yang terjadi pada 21-22 Mei lalu.
“Nyawa itu penting,” tegasnya di Sleman, pada 11 Juni 2019.
Selain itu, Buya juga meminta agar persidangan di MK berjalan secara profesional. (Rep-01)
