Anggota DPRD DIY 2014 – 2019, Arif Noor Hartanto (Tria/kabarkota.com)
SLEMAN (kabarkota.com) – Sistem Pemilihan Umum (Pemilu) dengan suara terbanyak murni, telah berimplikasi pada ketidak-percayaan publik terhadap Partai Politik (Parpol).
Pernyataan tersebut dilontarkan anggota DPRD DIY periode 2014 – 2019, Arif Noor Hartanto saat menghadiri launching Pondok Anggaran di kantor IDEA Yogyakarta, Senin (8/9).
Menurut Arif, dengan sistem tersebut, para anggota dewan cenderung mengedepankan kedekatan secara personal dengan konstituennya. Hal itu terbukti dari adanya anggapan bahwa apa yang diusulkan masyarakat harus diwujudkan dalam bentuk anggaran.
“Padahal seharusnya dilihat dulu postur anggarannya,” kata Politisi PAN yang sudah 10 tahun sebagai anggota dewan ini.
Meski begitu Arif juga menyadari, keterlibatan masyarakat dalam hal penganggaran, baik itu pencermatan maupun pengawasan sangat membantu kerja anngota dewan. Terlebih, belum semua wakil rakyat paham tentang masalah ini.
“Tantangannya saat ini, dewan belum mampu mengekplorasi diri untuk membangun nalar masyarakat dalam membaca anggaran,” anggap mantan anggota komisi A DPRD DIY tersebut.
Ia berpendapat, ketika kecerdasan masyarakat membaik, maka kepekaan lembaga pengambil kebijakan seperti DPRD juga akan lebih terasah. Oleh karenanya, perlu adanya komunikasi dan jejaring dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk IDEA Yogyakarta.
“Minimal ijinkan saya untuk bisa sinau (belajar) atau mendengarkan,” pinta Arif.
Direktur IDEA Yogyakarta, Wasingatu Zakiyah juga berharap, dalam pemerintahan ke depan, masyarakat juga bisa melibatkan diri dalam proses penganggaran ini. Terlebih, saat ini telah ada undang-undang Keterbukaan Informasi Publik yang memungkinkan masyarakat untuk bisa mencermati dokumen negara yang satu ini. (tri)
